Berita

Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Propam, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026. (Foto: Dok. TV Polri)

Publika

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Momentum Membenahi Integritas Polri
JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 06:33 WIB

MENJAGA kehormatan sebuah institusi tidak cukup hanya dengan mempertahankan nama baiknya. Diperlukan keberanian melakukan pembenahan, menegakkan aturan, dan mengevaluasi setiap tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.

Prinsip tersebut relevan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama ketika institusi ini menghadapi persoalan serius yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Sebagai wartawan yang telah tiga dekade mengikuti dinamika Polri, saya memandang penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat integritas dan profesionalisme kepolisian.


Saya mendukung pembaruan regulasi tersebut sepanjang bertujuan memperbaiki sistem penegakan kode etik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebab, reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi. Reformasi harus menyentuh budaya kerja, integritas personel, dan keberanian menegakkan aturan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Perpol 4/2026 dan Pembaruan Mekanisme Etik

Pada 16 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menetapkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Peraturan baru ini membawa sejumlah perubahan terhadap mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri.

Salah satunya terdapat pada Pasal 59 ayat (2), yang memungkinkan sidang KKEP dihadiri terduga pelanggar secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas dalam persidangan, misalnya ketika seseorang mengalami kendala kesehatan atau kondisi tertentu yang membuat kehadiran fisik tidak memungkinkan.

Menurut saya, penggunaan teknologi merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus menjamin hak terduga pelanggar, kualitas pemeriksaan, dan keabsahan persidangan.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 42 ayat (3), mengenai komposisi anggota majelis KKEP. Anggota majelis dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan serupa juga diterapkan terhadap KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3).

Selain itu, Perpol 4/2026 memperbarui ketentuan mengenai audit investigasi, mekanisme banding, pemanggilan pemeriksaan, penempatan khusus, serta persyaratan pengunduran diri bagi personel yang menghadapi ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pembaruan tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme penegakan kode etik agar lebih efektif, terukur, dan memiliki kepastian prosedur.

Jangan Ada Kekebalan karena Pangkat dan Jabatan

Penerbitan Perpol 4/2026 berlangsung menjelang sidang etik terhadap LSP. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan penerbitan aturan tersebut adalah mengakomodasi pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri.

Situasi ini tentu menjadi perhatian publik. Namun, yang paling penting bukan semata-mata siapa yang menjalani persidangan, melainkan bagaimana aturan diterapkan secara konsisten.

Jangan sampai muncul anggapan bahwa mantan pejabat tinggi mendapatkan perlakuan berbeda. Perubahan regulasi justru harus menjadi kesempatan membuktikan bahwa setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan kode etik.

Dalam pengalaman saya mengikuti dinamika Polri selama tiga dekade, kepercayaan publik sangat dipengaruhi konsistensi penegakan aturan.

Masyarakat berharap anggota berpangkat rendah maupun jenderal memperoleh proses pemeriksaan yang objektif dan adil.

Jabatan tinggi tidak boleh menjadi alasan memperoleh keistimewaan. Namun, seseorang juga tidak boleh kehilangan haknya mendapatkan pemeriksaan yang adil hanya karena pernah menduduki jabatan strategis.

Di sinilah pentingnya integritas majelis KKEP. Anggotanya harus memiliki independensi, profesionalisme, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku.

Sidang Etik Harus Menjadi Contoh Penegakan Aturan

Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap dua perwira tinggi, yakni AS pada 10 November 2026 dan EHS pada 17 November 2026. Keduanya dijatuhi sanksi PTDH dan menyatakan mengajukan banding.

Sementara itu, sidang etik terhadap LSP dijadwalkan pada pekan depan.

Rangkaian persidangan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Tentu, proses etik harus dibedakan dari proses pidana. Status tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah. Asas praduga tidak bersalah harus dihormati sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, penegakan kode etik juga tidak boleh diabaikan. Polri harus memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara profesional berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan yang berlaku.

Saya berharap sidang etik terhadap LSP dapat menjadi contoh bahwa mekanisme pengawasan internal Polri berjalan tanpa intervensi dan konflik kepentingan.

Keterbukaan informasi mengenai susunan majelis, dasar pengambilan keputusan, dan hasil persidangan juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Kapolri Harus Memperkuat Reformasi Internal

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memiliki kesempatan menjadikan Perpol 4/2026 sebagai bagian dari pembenahan internal Polri.

Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat.

Pertama, memastikan seluruh anggota memahami dan menjalankan ketentuan kode etik secara konsisten.

Kedua, memperkuat independensi majelis KKEP agar tidak dipengaruhi pangkat, jabatan, maupun hubungan kedinasan.

Ketiga, meningkatkan transparansi pemeriksaan dan pertimbangan keputusan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.

Keempat, memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional.

Kelima, menjadikan setiap putusan etik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan budaya organisasi.

Langkah tersebut penting agar penegakan kode etik tidak hanya berakhir pada pemberian sanksi, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan perbaikan kelembagaan.

Polri membutuhkan personel yang profesional, berintegritas, humanis, dan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun melalui slogan atau pencitraan, melainkan melalui tindakan nyata.

Momentum Mengembalikan Kepercayaan Publik

Perpol 4/2026 harus dilihat sebagai kesempatan memperkuat fondasi reformasi Polri. Perubahan regulasi akan berarti apabila diterapkan konsisten dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Saya mendukung pembenahan mekanisme kode etik ini karena institusi kepolisian membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Namun, penerapannya harus transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.

Sidang etik mantan Kapolri LSP menjadi salah satu ujian penting bagi konsistensi tersebut. Bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses selesai, melainkan memastikan setiap anggota Polri bertanggung jawab sesuai aturan.

Kehormatan Polri tidak terletak pada upaya menutupi kesalahan anggotanya, tetapi pada keberanian mengungkap persoalan, memperbaiki kekurangan, dan menegakkan aturan secara adil.

Reformasi Polri harus dimulai dari keberanian membenahi diri sendiri. Pangkat boleh berbeda, jabatan boleh berganti, tetapi integritas dan tanggung jawab harus tetap menjadi prinsip utama.

Jika Perpol 4/2026 dijalankan dengan sungguh-sungguh, momentum ini dapat memperkuat profesionalisme, menjaga marwah institusi, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Naek Pangaribuam
Wartawan senior

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya