Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid (Foto: Dokumen F-PKB)

Parlemen

UU Perampasan Aset Disahkan, PKB Soroti Perlindungan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 12:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset disambut baik Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. 

Terlebih, pengesahan regulasi tersebut merupakan momentum penting setelah penantian panjang selama 18 tahun.

Jazilul mengingatkan agar pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya tempat ibadah dan fasilitas sosial yang telah digunakan publik.


Ia merujuk Pasal 5 ayat (4) yang mengatur bahwa aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat tidak boleh diubah fungsinya meskipun dirampas negara.

“Koruptor boleh dimiskinkan, hartanya boleh dirampas. Tetapi masjid, mushala, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial yang sudah dimanfaatkan masyarakat tidak boleh ikut dihancurkan atau dialihfungsikan. Negara merampas harta hasil kejahatan, bukan merampas kemaslahatan umat,” tegasnya kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.

Menurut ketentuan tersebut penting agar pemberantasan kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang selama ini telah menikmati manfaat suatu aset. Negara dapat mengambil alih kepemilikan aset, tetapi fungsi sosial dan kemanfaatannya bagi publik harus tetap terjaga.

Jazilul juga menjelaskan sejumlah poin penting dalam UU Perampasan Aset. Pertama, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Artinya, pelaku kejahatan tetap dapat diproses secara hukum, sementara aset hasil kejahatannya juga dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.

Kedua, UU ini membuka mekanisme perampasan aset melalui putusan pengadilan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), mekanisme tersebut dapat diterapkan, antara lain, ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili, dengan ketentuan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Ketiga, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi sasaran pengaturan perampasan aset, yakni korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.

“Ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk memberantas korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi,” ujarnya.

Keempat, pengelolaan aset hasil perampasan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengaturan dalam Pasal 53–60 mencakup penyimpanan, perawatan, penilaian, pemanfaatan, penjualan atau pelelangan hingga pengembalian aset kepada negara dan korban.

Sementara itu, pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 61–67 diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. 

“UU ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik serta mewajibkan penggunaan sistem informasi yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya