Berita

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: RMOL)

Hukum

KPK Soroti Hilangnya Pasal Harta Tidak Wajar dalam UU Perampasan Aset yang Disahkan DPR

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 10:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hilangnya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan tidak wajar dalam undang-undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam draf RUU Perampasan Aset tahun 2023. Namun, dalam draf terbaru yang akhirnya disahkan menjadi UU, ketentuan mengenai harta tidak wajar tersebut tidak lagi ditemukan.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, perbedaan rumusan tersebut merupakan bagian dari pembahasan antara DPR dan pemerintah. Meski begitu, KPK menegaskan akan mempelajari seluruh ketentuan dalam UU tersebut, terutama pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.


"Ya tentunya itu sebuah diskursus, ya, dalam pembahasan suatu ketentuan peraturan perundangan dan tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Budi, pemerintah tetap harus membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat terhadap regulasi yang telah disahkan tersebut.

"Namun tentunya pemerintah juga pasti terbuka untuk setiap saran, masukan dari seluruh unsur masyarakat karena ini bagian dari proses kebijakan," ujarnya.

Budi menjelaskan, efektivitas UU Perampasan Aset baru dapat dinilai setelah diterapkan. Apabila pelaksanaannya tidak menghasilkan tujuan sebagaimana semangat awal pembentukan UU, evaluasi terhadap regulasi tersebut perlu dilakukan.

"Nah, ketika diimplementasikan ini nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah output-outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan UU Perampasan Aset ini. Sehingga bisa dilakukan evaluasi kembali. Ya ini kan proses yang berulang, ya, dalam sebuah siklus kebijakan publik," jelasnya.

Terkait tidak terlihatnya peran KPK secara langsung dalam UU tersebut, Budi mengatakan lembaga antirasuah akan terlebih dahulu mengkaji setiap pasal yang memiliki irisan dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

"KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," tegas Budi.

Ia menambahkan, pemulihan aset atau asset recovery selama ini sudah menjadi bagian penting dari penanganan perkara KPK. Penyidik bahkan kerap melakukan penyitaan aset sejak tahap penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

"Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," paparnya.

Setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan terdapat putusan pembayaran uang pengganti, aset yang disita dapat diputuskan dirampas untuk negara dan dilelang. Hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

Budi juga menegaskan, penanganan korupsi tidak selalu berhenti pada tindak pidana korupsi. Jika ditemukan unsur penyembunyian atau pengalihan bentuk hasil kejahatan, KPK dapat menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Bahkan KPK seringkali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, mengalihbentukkan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya