Berita

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta dianugerahi penghargaan sebagai tokoh pembangunan dan pejuang otonomi daerah. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Oesman Sapta Dianugerahi Penghargaan Tokoh Pejuang Otonomi Daerah

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 02:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah yang digelar detikcom Awards 2026 di The Westin Jakarta, Kamis malam, 19 November 2026.

Penghargaan ini diberikan atas rekam jejak Ketua DPD RI periode 2017-2019 tersebut dalam mengawal penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta mendorong peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Saya tidak menyangka hari ini mendapat penghargaan begitu luar biasa. Mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan, itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO usai menerima penghargaan.


Bagi OSO, kesejahteraan nasional mustahil terwujud tanpa kemakmuran di tingkat daerah. Ia menegaskan, memperjuangkan hak-hak daerah merupakan bagian dari kepentingan nasional, bukan sikap kedaerahan yang sempit.

"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah bukan berarti daerahisme," tegas mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Dalam kesempatan yang sama, OSO menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana penerapan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dan investasi publik di luar skema APBN maupun APBD konvensional.

Ia mengaku baru saja memenuhi undangan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Melchias Marcus Mekeng, di Kompleks Parlemen untuk membahas gagasan yang sebenarnya sudah ia suarakan sejak lama tersebut.

"Obligasi daerah ini sangat bagus. Berikan seluas-luasnya kesempatan kepada daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen supaya sumber dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tandas OSO.

Sehari sebelumnya, Rabu, 18 November 2026, FPG MPR menggelar sarasehan nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Mekeng, wacana obligasi daerah sejatinya sudah dirintis bersama OSO sejak tahun 2000 saat keduanya masih menjabat di MPR. Namun, instrumen ini belum berjalan optimal karena ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang yang mampu menjamin kepastian bagi investor.

Mekeng memproyeksikan jika RUU Obligasi Daerah disahkan dan memiliki landasan hukum yang kuat, instrumen ini berpotensi menarik investasi hingga Rp1.000 triliun untuk mempercepat infrastruktur daerah. FPG MPR menargetkan regulasi inisiatif tersebut dapat rampung dibahas di DPR pada 2027 mendatang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya