Berita

Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Energi

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 19:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) perlu segera dilanjutkan untuk menjamin kepastian pasokan gas bagi industri pupuk. 

Hingga Kamis, 19 November 2026, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah belum diserahkan kepada DPR, meski Surat Presiden (Surpres) telah terbit pada 14 September 2026.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto, menilai penyempurnaan regulasi migas harus memastikan tata kelola gas yang efektif sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan bagi industri pengguna gas sebagai bahan baku.


“Kalau misalnya reformasi terkait dengan migas ini nanti memang benar diupayakan, tentu apa yang coba diusulkan itu berkenaan dengan kami mendukung sekali penguasaan negara dan tata kelola yang efektif,” ujar Nugroho dalam diskusi FORWIN di Royal Kuningan Hotel, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi, yakni kepastian alokasi, harga kompetitif, distribusi, kemudahan akses, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan kelembagaan. Kelima aspek tersebut dinilai menentukan keberlangsungan pasokan gas hingga ke pabrik.

Nugroho menegaskan, kepastian pasokan gas bukan hanya kepentingan industri pupuk, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Gas bumi merupakan bahan baku strategis untuk memproduksi amonia, yang selanjutnya digunakan dalam produksi pupuk nitrogen dan pupuk majemuk.

“Bagi industri pupuk begitu ya, kami melihat bahwa dengan adanya penyempurnaan. Di saat yang bersamaan kita ingin mendorong bahwa kedaulatan energi itu penting untuk diperjuangkan,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya