Berita

Tersangka Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Hei Koruptor Bertobatlah atau Semua Hartamu Ludes Disita Negara

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 02:03 WIB

AKHIRNYA UU yang ditunggu disahkan. UU Perampasan Aset. Inilah senjata terakhir memberantas korupsi di negeri ini. Kalau masih juga marak, berarti korupsi benar-benar menjadi budaya kita. 

DPR khirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Setelah menunggu sejak 2008, selama 18 tahun, akhirnya negara punya senjata hukum untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan.

Delapan belas tahun, wak! Anak yang lahir ketika RUU ini mulai diperjuangkan sekarang sudah bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sementara RUU-nya baru selesai menjalani masa pertumbuhan. Mungkin selama ini ia dititipkan di penitipan anak legislasi, lupa dijemput.


Tetapi ada kejadian yang membuat sejarah legislasi kita seperti film komedi. Pada 27 Agustus 2026, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Supriyono alias Botok, mendatangi Gedung DPR. Mereka menuntut RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian menyampaikan komitmen, paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, ada dokumen tertulis. Jika gagal, pimpinan DPR menyatakan bersedia meletakkan jabatan pimpinan dan keanggotaan DPR.

Eh, 19 November sudah disahkan dalam rapat paripurna! Belum sampai Desember. Rupanya DPR bisa sprint juga. Selama ini rakyat mungkin mengira gedung parlemen hanya punya lift, ternyata ada tombol turbo.

Dalam pembahasannya, Panja menggarap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Terdiri dari 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Delapan fraksi di Komisi III menyetujui RUU dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II bersama pemerintah.

Sekarang bayangkan suasana di sebuah rumah mewah milik koruptor.

Istri bertanya, "Pa, mobil kita aman?"

Suami menjawab, "Aman, Ma. Selama belum ada pemeriksaan."

"Kalau vila?"

"Jangan dibicarakan. Nanti vila ikut mendengar."

"Kalau deposito?"

"Matikan Wi-Fi! Jangan sampai rekening kita punya mulut!"

Di tempat lain, setan sedang mengadakan rapat darurat. Kepala neraka membanting meja. "Bagaimana ini? Kalau harta hasil korupsi dirampas negara, penghuni baru kehilangan modal untuk menyewa kamar VIP di sini!"

Setan bagian keuangan langsung pingsan. Kalkulator neraka terbakar menghitung potensi kerugian. Bahkan iblis senior mengusulkan agar koruptor cukup dikirim ke ruang tunggu, jangan langsung masuk. Mereka takut neraka berubah menjadi kantor cabang BPK.

Tentu, perampasan aset bukan berarti negara boleh mengambil harta siapa saja sesuka hati. Harus ada proses hukum, pembuktian, pemeriksaan pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga harus mengikuti syarat ketat dalam undang-undang.

UU yang disetujui DPR juga masih harus melewati pengesahan dan pengundangan sesuai prosedur sebelum berlaku. Persoalan aset hasil korupsi masa lalu pun perlu dicermati berdasarkan ketentuan finalnya.

Rakyat tidak meminta keajaiban. Kami hanya ingin uang negara kembali. Sekolah tidak bocor, rumah sakit tidak megap-megap, jalan tidak menyerupai kawah bulan, dan pejabat tidak menganggap APBN sebagai mesin ATM keluarga.

Hei, koruptor! Tobatlah. Jangan menunggu rumah menjadi barang bukti, mobil menjadi inventaris, dan rekening menjadi fosil sejarah.

Selama ini kalian mungkin berhasil membuat rakyat kehilangan uang. Sekarang, bayangkan kalau negara berhasil menemukan kembali uang itu.

Neraka boleh panas. Tetapi melihat kekayaan hasil korupsi disita melalui proses hukum, itu mungkin lebih panas dari duduk di atas kompor tujuh tungku!

Rosadi Jamani
Akademisi

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya