Berita

Haris Azhar didampingi orangtua bayi Maher Aqsa Fadhila yang meninggal dunia karena dugaan malapraktik RS Mandaya Royal Hospital Puri, Kota Tangerang. (Foto: Istimewa)

Hukum

Somasi Tak Dijawab, Haris Azhar Bakal Polisikan RS Mandaya

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 01:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kuasa hukum keluarga bayi Maher Aqsa Fadhilah, Haris Azhar, memastikan akan melanjutkan proses hukum terkait dugaan malapraktik yang melibatkan RS Mandaya Royal Hospital Puri, Kota Tangerang. Langkah tersebut ditempuh setelah pihak rumah sakit belum memberikan jawaban substantif atas somasi yang dilayangkan keluarga hingga batas waktu yang ditentukan.

Haris mengatakan, keluarga akan membawa persoalan ini ke sejumlah jalur hukum dan lembaga terkait. Langkah tersebut mencakup pelaporan kepada organisasi profesi kedokteran, kepolisian, gugatan perdata, hingga pengaduan administratif kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Langkah selanjutnya kita akan membuat laporan ke Badan Obgyn, pihak kepolisian, gugatan perdata maupun secara administrasi profesi ke Kementerian Kesehatan,” kata Haris kepada wartawan, Kamis 19 November 2026.


Menurut Haris, kasus kematian Maher juga telah mendapat perhatian dari anggota DPR. Karena itu, pihak keluarga tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke parlemen agar mendapat perhatian dan pengawasan lebih lanjut.

“Jadi tidak tertutup kemungkinan kasus ini juga akan dibawa ke parlemen,” kata Haris.

Sebelumnya, keluarga Maher melalui Haris Azhar melayangkan somasi kepada manajemen RS Mandaya Royal Hospital Puri pada Rabu 11 November 2026. Somasi tersebut juga ditujukan kepada tiga tenaga medis yang terlibat dalam penanganan ibu dan bayi, yakni dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG), dokter spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, serta dokter spesialis anak yang bertugas sebagai dokter jaga di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Somasi dilayangkan setelah keluarga menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam pelayanan medis terhadap Twesty Febri Caroline, ibu Maher, sejak proses persalinan hingga penanganan bayinya.

Haris mengungkapkan, salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah pemberian obat tokolitik Duvadilan. Keluarga menduga pemberian obat tersebut tidak mempertimbangkan riwayat aritmia atau gangguan irama jantung yang dialami ibu bayi.

Keluarga juga menyoroti dugaan keterlambatan tindakan persalinan darurat, pemantauan kondisi ibu dan janin yang dinilai tidak optimal, serta persoalan keberadaan dokter penanggung jawab NICU ketika Maher berada dalam kondisi kritis.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan gangguan suplai oksigen di ruang NICU pada 24 September 2026. Keluarga mengaku mengetahui informasi tersebut dari rekaman CCTV yang diperlihatkan pihak rumah sakit. Namun, hingga kini mereka mengaku belum memperoleh salinan rekaman tersebut.

Keluarga turut mempertanyakan proses rujukan Maher ke rumah sakit lain. Setelah meminta agar bayi mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang dinilai lebih memadai, Maher akhirnya dipindahkan ke RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 24 September 2026. Namun, bayi tersebut meninggal dunia pada 28 September 2026.

Selain rangkaian penanganan medis, keluarga juga mempersoalkan akses terhadap dokumen rekam medis. Dokumen tersebut dinilai penting untuk menelusuri secara menyeluruh tindakan medis yang diberikan kepada ibu dan bayi.

Melalui somasi setebal enam halaman, keluarga meminta rumah sakit menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka, melakukan investigasi menyeluruh, memperbaiki sistem pelayanan neonatal, serta memberikan ganti rugi materiil dan immateriil.

Sementara itu, CEO RS Mandaya Royal Hospital Puri, Essy Osman Nandy, sebelumnya membenarkan telah menerima surat somasi tersebut. Namun, saat itu ia belum memberikan tanggapan substantif karena masih perlu mempelajari isi surat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya