Ketua Bidang Maritim PP Hima Persis, Hardiansyah. (Foto: Istimewa)
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) buka suara soal polemik penggunaan anggaran negara untuk kerja sama publikasi dan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ketua Bidang Maritim PP Hima Persis, Hardiansyah mengatakan, polemik ini semakin mengundang perhatian publik setelah muncul informasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pernah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada Juni 2026
Di tengah besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan, kata Hardiansyah, masyarakat justru dihadapkan pada pertanyaan mengenai transparansi belanja komunikasi publik dan kerja sama dengan pihak swasta.
Hardiansyah mempertanyakan apakah terdapat keterkaitan antara kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan KKP dengan pembiayaan kerja sama publikasi bersama perusahaan yang terafiliasi dengan RANS Entertainment.
Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran kementerian.
"Jangan sampai masyarakat diminta terus percaya bahwa anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, tetapi ketika muncul polemik belanja publikasi yang melibatkan perusahaan swasta, justru informasi mengenai kontrak, nilai pekerjaan, dan manfaatnya tidak disampaikan secara transparan," kata Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Berdasarkan pemberitaan dan data pengadaan yang disoroti Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat tiga paket pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP sepanjang 2025-2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,79 miliar.
Sementara itu, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad juga tercatat memperoleh sejumlah pekerjaan pengadaan dari kementerian.
"Pertanyaan kami sederhana, apakah tambahan anggaran Rp30 triliun yang pernah diajukan KKP itu memiliki hubungan dengan pembiayaan kerja sama publikasi bersama RANS? Jika tidak ada hubungan, Menteri KKP harus menjelaskan secara terbuka," kata Hardiansyah.
Kata Hardiansyah, jika memang ada keterkaitan dalam bentuk alokasi atau pembiayaan tertentu, sampaikan kepada publik secara transparan.
"Jangan biarkan uang negara menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan
masyarakat," kata Hardiansyah.