Berita

Ketua Bidang Maritim PP Hima Persis, Hardiansyah. (Foto: Istimewa)

Industri

Wahyu Trenggono Ditantang Buka-bukaan soal Kerja Sama dengan RANS

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 23:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) buka suara soal polemik penggunaan anggaran negara untuk kerja sama publikasi dan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Bidang Maritim PP Hima Persis, Hardiansyah mengatakan, polemik ini semakin mengundang perhatian publik setelah muncul informasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pernah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada Juni 2026

Di tengah besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan, kata Hardiansyah, masyarakat justru dihadapkan pada pertanyaan mengenai transparansi belanja komunikasi publik dan kerja sama dengan pihak swasta.


Hardiansyah mempertanyakan apakah terdapat keterkaitan antara kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan KKP dengan pembiayaan kerja sama publikasi bersama perusahaan yang terafiliasi dengan RANS Entertainment. 

Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran kementerian.

"Jangan sampai masyarakat diminta terus percaya bahwa anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, tetapi ketika muncul polemik belanja publikasi yang melibatkan perusahaan swasta, justru informasi mengenai kontrak, nilai pekerjaan, dan manfaatnya tidak disampaikan secara transparan," kata Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Berdasarkan pemberitaan dan data pengadaan yang disoroti Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat tiga paket pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP sepanjang 2025-2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,79 miliar. 

Sementara itu, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad juga tercatat memperoleh sejumlah pekerjaan pengadaan dari kementerian.

"Pertanyaan kami sederhana, apakah tambahan anggaran Rp30 triliun yang pernah diajukan KKP itu memiliki hubungan dengan pembiayaan kerja sama publikasi bersama RANS? Jika tidak ada hubungan, Menteri KKP harus menjelaskan secara terbuka," kata Hardiansyah.

Kata Hardiansyah, jika memang ada keterkaitan dalam bentuk alokasi atau pembiayaan tertentu, sampaikan kepada publik secara transparan. 

"Jangan biarkan uang negara menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan 
masyarakat," kata Hardiansyah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya