Berita

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma. (Foto: Istimewa)

Politik

Pilih Wapres Nonparpol dan Tanpa Ambisi Pilpres 2029

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 23:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR pada Rabu, 25 November 2026, menjelang Sidang Paripurna pemilihan Wapres pada 9 Desember 2026. Jabatan Wapres kosong setelah Gibran mengundurkan diri pada 11-12 November 2026.

Merespons hal tersebut, Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mendorong Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan para pimpinan DPD RI sebagai calon Wapres pengganti Gibran.

Menurut Haji Uma, usulan ini bukan karena DPD RI haus jabatan. Tapi karena Indonesia butuh Wapres yang bisa diterima semua pihak dan tidak punya kepentingan untuk maju di Pilpres 2029.


"Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya tiga tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," kata Haji Uma kepada wartawan, Kamis 19 November 2026.

Menurut Haji Uma, masukan dari daerah selama ini terlalu sering diabaikan dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di pusat. Padahal, yang merasakan langsung dampak kebijakan pusat adalah daerah. Karena itu penting Presiden mempertimbangkan suara daerah. 

"Setuju tokoh DPD RI dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD RI mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik," kata Haji Uma.

Haji Uma menegaskan, DPD RI adalah satu-satunya lembaga yang aspirasinya terlembagakan secara resmi dalam UUD 1945 sebagai representasi daerah.

"Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," kata Haji Uma.

Bagi Haji Uma, Indonesia saat ini tidak butuh Wapres yang populer di media sosial. Indonesia butuh Wapres yang bisa merajut.

"Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa," kata Haji Uma.

Haji Uma menyebut ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang layak masuk pertimbangan Presiden, mulai Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai dan GKR Hemas.

"Wapres dari DPD tidak partisan. DPD tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. DPD tegak lurus dengan Asta Cita Presiden," pungkas Haji Uma.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya