Berita

Ketua DKPP RI, dalam diskusi media di Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Hukum

Materi Sidang DKPP: Dari Verifikasi Ijazah Gibran Sampai Dugaan Penyisipan Pasal PKPU

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 22:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, terutama terkait verifikasi persyaratan ijazah.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan, terdapat empat pengaduan yang telah memenuhi persyaratan dan dijadwalkan menjalani sidang pada Senin, 23 November 2026.

Salah satu pengaduan mempersoalkan dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan Gibran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diadukan karena dinilai tidak menjalankan pengawasan secara optimal.


"Ada satu pengaduan yang mengadukan KPU, Bawaslu, karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu. Sementara KPU dianggap satu, tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya ijazah," kata Heddy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Kamis, 19 November 2026.

Selain persoalan verifikasi ijazah, pengaduan lainnya turut menyinggung dugaan penyisipan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU). Salah satu ketentuan yang dipersoalkan yakni Pasal 18 PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Heddy mengatakan, seluruh materi pengaduan akan dibuka dan diperiksa dalam persidangan. DKPP juga akan memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menyampaikan pokok-pokok aduannya.

"Masuknya di mana. Semuanya nanti akan terlihat di persidangan. Akan kami proses semuanya," tegasnya.

Selanjutnya, KPU dan Bawaslu selaku pihak teradu akan diberikan kesempatan menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran etik tersebut. DKPP memastikan seluruh materi pengaduan diperiksa sesuai mekanisme persidangan etik yang berlaku.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya