Berita

Kiri ke kanan: Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustian (Kemenperin) Sri Bimo Pratomo, Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto, dan Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pemerintahan

Kemenperin Susun Arah Baru Gas Industri, Pasokan Domestik jadi Prioritas

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 20:52 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perubahan kebijakan penyaluran gas bumi agar kebutuhan industri dalam negeri tidak ditempatkan sebagai prioritas terakhir. Pemerintah juga akan mendorong pemenuhan kebutuhan domestik sebelum gas bumi diekspor.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengatakan arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya saing manufaktur melalui kepastian pasokan dan harga gas yang kompetitif.

“Jadi kita ingin menyamakan prioritas ya, prioritas penyaluran gas itu tidak hanya kepada sektor tertentu saja, semuanya prioritasnya sama,” ujar Bimo dalam diskusi FORWIN di Royal Kuningan Hotel, Kamis, 19 November 2026.


Menurutnya, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu berpihak pada industri dengan mempertimbangkan manfaat ekonominya. Kemenperin juga mendorong agar penyaluran gas tidak membuat sektor industri berada di urutan terbawah ketika terjadi gangguan pasokan.

Bimo menjelaskan, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang jaringan gas dan harga gas. Kemenperin akan terus memantau penyusunan aturan tersebut agar kebijakan yang dihasilkan mendukung kebutuhan industri.

Saat ini, HGBT mencakup tujuh sektor, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Bimo mengatakan sektor-sektor tersebut dapat dievaluasi, terutama apabila tidak menunjukkan dampak ekonomi yang diharapkan.

Kemenperin menghitung dampak positif HGBT terhadap sektor industri mencapai Rp592,89 triliun sepanjang 2020-2025. Angka tersebut terdiri dari peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,3 triliun, peningkatan investasi Rp158,64 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.

Selain mendorong kebijakan yang proindustri, pemerintah juga ingin memastikan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri menjadi prioritas utama. Ekspor baru dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya