Berita

Ketua Umum Naraya, KRAy Intan Dewi Rumbinang, SE, SH, MH, CPLA (tengah) bersama Sekjen Muhammad Afgan Ababil, SH dan Bendum Teuku Ilham Syah, SE. (Foto: Istimewa)

Politik

Naraya Apresiasi Dasco dan DPR Atas Pengesahan UU Perampasan Aset

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 20:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Organisasi Kemasyarakatan Nasionalis Rakyat Indonesia Raya (Naraya) menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia setelah melalui proses panjang selama kurang lebih 18 tahun. Kehadiran regulasi ini diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, merampas, dan memulihkan aset hasil tindak pidana, sekaligus menghadirkan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan.

Ketua Umum Naraya, KRAy Intan Dewi Rumbinang, SE, SH, MH, CPLA, menilai pengesahan tersebut sebagai bukti bahwa komitmen politik dapat diwujudkan melalui langkah nyata.


Intan secara khusus mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyampaikan target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dengan persetujuan DPR RI pada 19 November 2026, target tersebut berhasil dicapai 26 hari lebih awal.

"Janji telah dituntaskan dengan pembuktian. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad atas komitmen dan konsistensinya dalam mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada Ketua DPR RI, seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi III, serta pemerintah yang telah bekerja hingga regulasi ini berhasil disahkan," ujar Intan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian politik atau kelembagaan, melainkan momentum penting untuk memperkuat supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan negara dalam memberantas korupsi.

"Pengesahan undang-undang ini harus menjadi kemenangan bagi rakyat, bukan sekadar kemenangan politik. Negara harus mampu memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelakunya, melainkan dipulihkan untuk kepentingan negara, korban, dan masyarakat yang berhak," tegas Intan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan legislasi harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, profesional, dan berkeadilan.

"Jangan berhenti pada seremoni pengesahan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi bagaimana aset tersebut dikelola secara transparan, dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," lanjutnya.

Naraya berpandangan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi awal dari penguatan sistem pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Sinergi antara DPR RI, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat sipil menjadi faktor penting agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai produk legislasi semata.

Sebagai organisasi kemasyarakatan nasional yang independen, Naraya menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif.

Apresiasi kepada tokoh maupun lembaga negara merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan komitmen yang telah dibuktikan, tanpa mengurangi independensi organisasi dalam memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Menutup pernyataannya, Intan menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga adil dalam melindungi kepentingan masyarakat.

"Hari ini kita memberikan apresiasi atas janji yang telah dituntaskan. Namun, tanggung jawab berikutnya jauh lebih besar, yakni memastikan undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen keadilan, mengembalikan aset hasil kejahatan, dan melindungi kepentingan rakyat," jelasnya.

"Komitmen politik telah dibuktikan melalui pengesahan. Kini saatnya membuktikan keberpihakan kepada rakyat melalui pelaksanaan yang berintegritas. Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan janji dan undang-undang, tetapi keadilan yang benar-benar dapat dirasakan," pungkas Intan. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Naraya, Muhammad Afgan Ababil, SH, menekankan bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum, asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Afgan, kewenangan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana harus disertai mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan yang efektif, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

"Ketegasan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan keadilan. Kita membutuhkan undang-undang yang kuat untuk menghadapi kejahatan, tetapi sekaligus memiliki pengamanan hukum agar kewenangan negara tidak disalahgunakan. Penegakan hukum harus mampu menghadirkan kepastian, bukan ketakutan bagi masyarakat yang taat hukum," ujar Afgan.

Ia juga mendorong kesiapan peraturan pelaksana, kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang transparan agar undang-undang tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Di sisi lain, Bendahara Umum Naraya, Teuku Ilham Syah, SE, menilai pengesahan UU Perampasan Aset memiliki arti strategis bagi pemulihan kerugian negara sekaligus penguatan keadilan ekonomi.

"Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas kesempatan rakyat untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan yang layak. Karena itu, pemulihan aset hasil kejahatan harus menjadi bagian dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat," ungkap Ilham.

Ia menekankan pentingnya tata kelola aset rampasan yang profesional, transparan, dan akuntabel, mulai dari proses pengamanan, penilaian, pengelolaan, hingga pemanfaatan atau pengembaliannya sesuai ketentuan hukum.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya