Berita

Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Energi

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 19:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) perlu segera dilanjutkan untuk menjamin kepastian pasokan gas bagi industri pupuk. 

Hingga Kamis, 19 November 2026, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah belum diserahkan kepada DPR, meski Surat Presiden (Surpres) telah terbit pada 14 September 2026.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto, menilai penyempurnaan regulasi migas harus memastikan tata kelola gas yang efektif sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan bagi industri pengguna gas sebagai bahan baku.


“Kalau misalnya reformasi terkait dengan migas ini nanti memang benar diupayakan, tentu apa yang coba diusulkan itu berkenaan dengan kami mendukung sekali penguasaan negara dan tata kelola yang efektif,” ujar Nugroho dalam diskusi FORWIN di Royal Kuningan Hotel, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi, yakni kepastian alokasi, harga kompetitif, distribusi, kemudahan akses, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan kelembagaan. Kelima aspek tersebut dinilai menentukan keberlangsungan pasokan gas hingga ke pabrik.

Nugroho menegaskan, kepastian pasokan gas bukan hanya kepentingan industri pupuk, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Gas bumi merupakan bahan baku strategis untuk memproduksi amonia, yang selanjutnya digunakan dalam produksi pupuk nitrogen dan pupuk majemuk.

“Bagi industri pupuk begitu ya, kami melihat bahwa dengan adanya penyempurnaan. Di saat yang bersamaan kita ingin mendorong bahwa kedaulatan energi itu penting untuk diperjuangkan,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya