Berita

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 10:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo mengatakan, RUU tersebut harus menjadi landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam penanganan aset hasil tindak pidana, mulai dari identifikasi hingga pengembalian kepada negara atau korban.

"Fraksi NasDem berharap bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya ditujukan semata-mata untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tindak pidana lainnya kepada negara atau korban," kata Rudianto, Kamis, 19 November 2026.


Selain menyetujui RUU tersebut, NasDem juga mengapresiasi pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dinilai penting untuk mengawasi seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset, termasuk pengelolaannya.

"Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset," katanya.

Menurut Rudianto, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum (APH), terutama agar perampasan aset tidak dijadikan alat untuk menekan pihak tertentu maupun mengganggu kegiatan ekonomi yang sah.

"Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sah," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya