KOMITMEN yang disampaikan Agustus lalu akhirnya terwujud. DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026, lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan.
Janji politik tidak cukup berhenti pada pernyataan. Ia harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuktikan komitmennya dengan mengawal percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia.
Setelah hampir 18 tahun menjadi pekerjaan rumah legislasi sejak pertama kali bergulir pada 2008, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang yang diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam merampas dan memulihkan aset hasil tindak pidana.
Nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi sorotan dalam proses percepatan tersebut. Pada 27 Agustus 2026, dalam audiensi bersama elemen masyarakat, Dasco menyampaikan komitmen pimpinan DPR untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu bahkan dituangkan secara tertulis, disertai kesediaan pimpinan DPR untuk meletakkan jabatan apabila target tersebut tidak terpenuhi.
Kini, sebelum tenggat yang ditetapkan, janji tersebut telah ditunaikan.
Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata
Menurut laporan Ketua Komisi III DPR RI, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak terjadi dalam satu malam. Prosesnya melalui serangkaian pembahasan, penyerapan aspirasi, serta pendalaman substansi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Pada Rabu, 18 November 2026, Dasco memimpin rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna.
Rapat tersebut menjadi tahapan penting setelah pembahasan panjang antara DPR dan pemerintah. Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan tanpa catatan untuk membawa RUU tersebut ke tahap pengesahan.
Sehari kemudian, Kamis, 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Dengan demikian, target penyelesaian yang semula ditetapkan paling lambat 15 Desember 2026 berhasil dicapai lebih awal.
Instrumen Baru Memperkuat Pemberantasan Kejahatan
Lebih dari sekadar keberhasilan menyelesaikan agenda legislasi, pengesahan UU Perampasan Aset membawa harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana atau
conviction-based asset forfeiture, serta mekanisme tanpa putusan pidana atau
non-conviction-based asset forfeiture (NCB).
Cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset juga diperluas. Tidak hanya korupsi, tetapi mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Selain itu, terdapat sejumlah pengaturan penting, antara lain:
1. Penetapan jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas.
2. Pengaturan hukum acara perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
3. Pembentukan badan khusus untuk pengelolaan dan pengawasan aset rampasan.
4. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.
5. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung transparansi pengelolaan aset.
6. Pengaturan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Undang-undang ini juga menempatkan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik sebagai bagian penting dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian, penguatan kewenangan negara harus tetap berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Bukan Akhir Perjuangan
Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan capaian penting, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada implementasinya.
Negara harus memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi, mengembalikan aset hasil tindak pidana, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Jangan sampai undang-undang yang lahir dari harapan besar publik justru berhenti sebagai dokumen hukum tanpa daya guna.
Pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau merugikan masyarakat yang tidak bersalah.
Pengesahan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara harus dijawab melalui kerja nyata. Komitmen politik harus memiliki tenggat, proses, dan pertanggungjawaban.
Apa yang sebelumnya dijanjikan, kini telah dibuktikan melalui proses legislasi dan keputusan kelembagaan DPR RI bersama pemerintah.
Kini, saatnya memastikan undang-undang ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan menyelamatkan kekayaan negara.
Zulhendri
Sekretaris Jenderal Kolaborasi Patriot Indonesia (Sekjen KOPI) Eksponen Gerakan Mahasiswa Univ. Indonesia)