Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Opini Pakar

Dasco Tunaikan Janji, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 18:56 WIB

KOMITMEN yang disampaikan Agustus lalu akhirnya terwujud. DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026, lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan.

Janji politik tidak cukup berhenti pada pernyataan. Ia harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuktikan komitmennya dengan mengawal percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia.


Setelah hampir 18 tahun menjadi pekerjaan rumah legislasi sejak pertama kali bergulir pada 2008, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang yang diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam merampas dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

Nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi sorotan dalam proses percepatan tersebut. Pada 27 Agustus 2026, dalam audiensi bersama elemen masyarakat, Dasco menyampaikan komitmen pimpinan DPR untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu bahkan dituangkan secara tertulis, disertai kesediaan pimpinan DPR untuk meletakkan jabatan apabila target tersebut tidak terpenuhi.

Kini, sebelum tenggat yang ditetapkan, janji tersebut telah ditunaikan.

Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata

Menurut laporan Ketua Komisi III DPR RI, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak terjadi dalam satu malam. Prosesnya melalui serangkaian pembahasan, penyerapan aspirasi, serta pendalaman substansi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Pada Rabu, 18 November 2026, Dasco memimpin rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Rapat tersebut menjadi tahapan penting setelah pembahasan panjang antara DPR dan pemerintah. Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan tanpa catatan untuk membawa RUU tersebut ke tahap pengesahan.

Sehari kemudian, Kamis, 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Dengan demikian, target penyelesaian yang semula ditetapkan paling lambat 15 Desember 2026 berhasil dicapai lebih awal.

Instrumen Baru Memperkuat Pemberantasan Kejahatan

Lebih dari sekadar keberhasilan menyelesaikan agenda legislasi, pengesahan UU Perampasan Aset membawa harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana atau conviction-based asset forfeiture, serta mekanisme tanpa putusan pidana atau non-conviction-based asset forfeiture (NCB).

Cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset juga diperluas. Tidak hanya korupsi, tetapi mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Selain itu, terdapat sejumlah pengaturan penting, antara lain:

1. Penetapan jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas.
2. Pengaturan hukum acara perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
3. Pembentukan badan khusus untuk pengelolaan dan pengawasan aset rampasan.
4. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.
5. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung transparansi pengelolaan aset.
6. Pengaturan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Undang-undang ini juga menempatkan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik sebagai bagian penting dalam pelaksanaannya. 

Dengan demikian, penguatan kewenangan negara harus tetap berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bukan Akhir Perjuangan

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan capaian penting, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada implementasinya.

Negara harus memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi, mengembalikan aset hasil tindak pidana, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Jangan sampai undang-undang yang lahir dari harapan besar publik justru berhenti sebagai dokumen hukum tanpa daya guna.

Pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau merugikan masyarakat yang tidak bersalah.

Pengesahan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara harus dijawab melalui kerja nyata. Komitmen politik harus memiliki tenggat, proses, dan pertanggungjawaban.

Apa yang sebelumnya dijanjikan, kini telah dibuktikan melalui proses legislasi dan keputusan kelembagaan DPR RI bersama pemerintah.

Kini, saatnya memastikan undang-undang ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan menyelamatkan kekayaan negara.


Zulhendri 
Sekretaris Jenderal Kolaborasi Patriot Indonesia (Sekjen KOPI) Eksponen Gerakan Mahasiswa Univ. Indonesia)



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya