Berita

Wakil Ketua MPR RI Mohamad Sohibul Iman. (Foto: Dok PKS)

Politik

Pembangunan Sekolah Rakyat Jangan Korbankan Lingkungan Sekitar

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 18:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Hal ini ditegaskan, Wakil Ketua MPR RI Mohamad Sohibul Iman, menyoroti polemik wacana alih fungsi sekitar delapan hektare Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang sempat menimbulkan keresahan publik. 

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan ruang terbuka hijau yang semakin dibutuhkan masyarakat perkotaan.


Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

“Sebagai penyelenggara negara, kita harus selalu berkomitmen bahwa program-program yang baik itu tidak harus dibentur-benturkan. Jadi Sekolah Rakyat yang bagus itu tidak harus kemudian merusak program penghijauan yang juga merupakan program yang bagus,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga agar dua program yang sama-sama memiliki tujuan baik tidak justru dipertentangkan dalam pelaksanaannya.

Sohibul lalu mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkomitmen mempertahankan Hutan Kota UI sebagai ruang terbuka hijau sekaligus menyiapkan alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI, Mas Pramono Anung, bahwa justru DKI sedang membutuhkan adanya ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Karena itu, beliau berkomitmen ini tidak akan dialihfungsikan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, menyambut langkah tersebut sehingga pembangunan fasilitas pendidikan tidak perlu mengurangi kawasan hijau yang sudah ada.

“Ini saya kira harus disambut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, untuk sama-sama hutan kota tetap kita pelihara dan kemudian juga Sekolah Rakyat bisa berjalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sohibul berharap klarifikasi dari pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keberlanjutan fungsi Hutan Kota UI. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar kebijakan pembangunan tetap memperhatikan kepentingan pendidikan sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup.

“Program-program yang bagus harus berjalan beriringan tanpa harus dikontradiksikan. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih tenang dan bisa melihat bahwa hutan kota tidak terjadi pengalihfungsian menjadi Sekolah Rakyat,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya