Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: RMOL)

Politik

Jarnas Prabowo Puji Dasco Tepati Janji Sahkan UU Perampasan Aset

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 18:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo, Nasarudin, mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Nasarudin, pengesahan tersebut menjadi bukti komitmen Dasco merespons aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Sufmi Dasco. Ini bukan sekadar persoalan pengesahan sebuah undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin memegang teguh janji yang telah disampaikan kepada rakyat," ujar Nasarudin.


Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama untuk memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati para pelakunya.

Komitmen Dasco sebelumnya disampaikan saat menerima audiensi perwakilan masyarakat yang menggelar demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Saat itu, Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR menyatakan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, Dasco menyatakan kesediaannya meletakkan jabatan pimpinan DPR dan keanggotaan DPR apabila target tersebut tidak tercapai.

Namun, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026, lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan.

"Bagi saya, ini contoh janji kepada masyarakat harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Ketika rakyat menyampaikan tuntutan, pemimpin dan wakil rakyat harus mampu mendengarkan, merespons, dan menghadirkan solusi," tegasnya.

Di sisi lain, ia berharap UU Perampasan Aset bisa memperkuat instrumen hukum negara dalam menelusuri dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Penindakan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan beriringan dengan upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana agar tidak terus dinikmati para pelaku. Meski demikian, ia mengingatkan implementasi undang-undang tersebut harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

"Kita tentu berharap undang-undang ini tidak berhenti sebagai produk legislasi. Harus ada implementasi yang sungguh-sungguh. Jangan sampai negara berhasil memenjarakan koruptor, tetapi aset hasil kejahatannya justru tidak berhasil dikembalikan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya