Berita

Aditya Sarsito. (Foto: Dokumentasi Penulis)

Opini Pakar

Penyadapan dan Hak Asasi Manusia

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 17:17 WIB

KASUS dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden yang berkuasa oleh sejumlah oknum polisi, membuat kita semua tercengang. Kasus ini bukan semata siapa yang menjadi sasaran penyadapan, namun bagaimana kewenangan itu diperoleh, dijalankan, dan diawasi secara transparan dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di negara ini. Kasus ini setidaknya kembali membuka tabir, bagaimana memastikan alat negara dapat menjamin hak setiap manusia atas privasi diri. Kasus ekstrem tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan umum.

Kasus penyadapan terhadap seorang presiden di Indonesia sebetulnya bukan barang baru. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia pun pernah tegang pada 2013 pasca terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat kala itu. Bila kita berhusnuzan bahwa penyadapan dilakukan untuk tujuan penegakan hukum, akan muncul pertanyaan mendasar, kasus apa yang sedang ditangani dan melibatkan presiden? Atau, atas dasar apa penyadapan terhadap presiden dilakukan? Tentu, kita perlu melihat ini secara jernih.

Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-sering disebut KUHAP baru-mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia dalam rangka penegakan hukum. Penyadapan dapat dilakukan dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, alat perekam secara tersembunyi, dan cara-cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebutkan dalam KUHAP baru tersebut.


Menariknya, Pasal 136 pada KUHAP baru tidak hanya memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyadapan, tapi mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang khusus. Ini menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan ke depan membutuhkan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Jangan sampai ketidakjelasan mekanisme justru membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan.

Kita tidak mesti terjebak pada berbagai dugaan maupun motif yang berkembang di ruang publik dan tentu menjauhkan diri dari tendensi politik. Persoalan tersebut merupakan ranah yang harus dibuktikan melalui proses hukum. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan patut menjadi perhatian bersama, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan negara untuk memasuki ruang privat seseorang tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah, maka persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran disiplin atau penyimpangan dalam institusi kepolisian. Ada hak asasi manusia yang dipertaruhkan. Hak atas privasi itu tidak mengenal jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang. 

Masyarakat biasa, pejabat publik, bahkan presiden dan wakilnya pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas komunikasi dan kehidupan pribadinya. Bahkan, ketika kepala negara diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa tidak seorang pun boleh ditempatkan di luar jangkauan perlindungan hukum. Itulah esensi bila kita ingin konsisten menjalankan negara ini dengan prinsip hukum yang berlaku.

Menyambung sejumlah dasar hukum yang disebutkan di awal, jangan lupa ada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beleid yang terdiri dari 23 pasal itu merinci tata cara penyadapan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri. Lagi-lagi intinya: penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Penyadapan dan HAM

Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas menyatakan bahwa hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan secara konstitusional hak atas privasi dan perlindungan diri.

Merujuk pada sumber lain, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah disahkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, ditegaskan pula bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya yang dapat mencoreng kehormatan dan nama baiknya. Dengan demikian, penyadapan ke depan tidak berjalan tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip Indivisibility yakni HAM merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini selaras dengan hak asasi manusia di dunia yang berubah.

Lebih lanjut yang tidak kalah pentingnya pada pasal 16, dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, disebutkan bahwa ada larangan memperoleh, mengungkap, dan menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut. The Right to Privacy is a Fundamental Human Right atau dengan kata lain hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta dilakukan secara terbatas sesuai kebutuhan penegakan hukum. Pengawasan independen, pembatasan akses terhadap hasil penyadapan, pencatatan aktivitas pengawasan, hingga sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya abuse of power. Perlu diingat, bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan pribadi atau prinsip right to privacy principle.

Penyadapan bukanlah sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya dalam penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi ruang gelap yang bebas dari pengawasan. Dalam negara hukum, aparat memang memiliki kewenangan untuk mengawasi demi kepentingan hukum, tetapi mereka juga harus tunduk pada hukum yang sama. Ratio legis est anima legis: hukum tidak kaku.

Lebih jauh, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan tersebut harus memastikan bahwa setiap tindakan penyadapan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Ubi ius ibi remedium: di mana ada hak, disitu ada upaya hukum. Jangan sampai, kewenangan yang semula ditujukan untuk mengungkap tindak pidana justru membuka ruang bagi pengumpulan informasi pribadi secara berlebihan. Sebab, dalam perspektif HAM, tindakan negara tidak hanya dinilai dari tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga dari cara tujuan tersebut dilaksanakan. Security Must Not Come at the Expense of Liberty, bahwa keamanan tidak boleh mengorbankan kebebasan secara sewenang-wenang.

Dalam kancah global, Indonesia memainkan peranan penting. Dari kasus ini, maka mungkin akan timbul pertanyaan: apakah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan suatu conditio sine qua non bagi negara yang ingin ikut serta dalam masalah-masalah internasional? Seharusnya, kemajuan teknologi mengabdi kepada kemanusiaan.

Pada akhirnya, penghormatan terhadap HAM tidak hanya diukur dari bagaimana negara melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, tetapi juga bagaimana negara mencegah kekuasaannya sendiri digunakan secara sewenang-wenang.

Menyadap boleh saja demi hukum, tetapi bukan demi kekuasaan. Sesuai prinsip alterum non laedare: jangan merugikan orang lain. Dalam Freedom ancient and modern karya Benyamin Constant, perlu diartikan sebagai kebebasan kita yang harus terdiri dari menikmati kebebasan pribadi secara damai. Bahwa adanya utang balas budi politik bagi si pelaku dalam kasus ini, harusnya tidak berlebihan dalam prinsip logika quid pro quo (membalas secara setimpal).

Privacy is not a privilege; it is a right. Privasi bukanlah keistimewaan, melainkan hak dasar setiap manusia untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang sewenang-wenang. Di satu sisi, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan pemantauan data secara luas, perlindungan privasi menjadi semakin penting. Sejalan dengan prinsip Technology must serve humanity, teknologi harus mengabdi kepada kemanusiaan, bukan justru mengancam privasi dan kebebasan individu.

Aditya Sarsito
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya