Peluncuran hasil survei nasional oleh Logitera Research and Consulting dengan tema “Persepsi Publik Menuju Pemilu 2029” di Jakarta, Kamis 19 November 2026. (RMOL)
Mayoritas masyarakat menginginkan proses penjaringan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2029 dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan kader partai koalisi hingga tokoh di luar partai politik. Mekanisme ini dinilai dapat membuka peluang bagi figur alternatif, termasuk Budiman Sudjatmiko, melalui konvensi masyarakat sipil.
Temuan survei Logitera Research & Data Consulting menunjukkan, sebanyak 54,9 persen responden memilih mekanisme penjaringan terbuka. Hasil ini mencerminkan keinginan masyarakat agar penentuan cawapres tidak hanya menjadi urusan elite partai politik.
Dalam simulasi terbuka cawapres, Budiman Sudjatmiko memperoleh 6,1 persen. Angka tersebut berada di bawah Dedi Mulyadi sebesar 12,4 persen, Gibran Rakabuming Raka 10,8 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 7,5 persen. Sementara Sherly Tjoanda dan Mahfud MD masing-masing memperoleh 4 persen.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menilai penjaringan terbuka dapat memberi ruang bagi tokoh di luar partai politik untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Salah satu alternatifnya adalah konvensi yang digelar kelompok masyarakat sipil untuk menghimpun aspirasi publik mengenai figur pemimpin nasional.
“Dengan banyaknya kepemimpinan, maka konvensi bisa membuka ruang memori elit dan publik untuk masuk panggung, seperti Budiman, Sherly Tjoanda, dan lain-lain,” kata Yohan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Yohan, konvensi masyarakat sipil dapat menjadi tradisi baru dalam penjaringan pemimpin di luar mekanisme partai politik.
“Misalkan gabungan masyarakat sipil membuat konvensi menampung aspirasi orang yang bisa menjadi alternatif di dunia politik, membangun tradisi baru di luar partai,” kata Yohan.
Dukungan terhadap penjaringan terbuka sejalan dengan penolakan terhadap pembagian posisi cawapres berdasarkan jatah partai koalisi. Sebanyak 52,1 persen responden menilai mekanisme tersebut tidak wajar dan posisi cawapres sebaiknya ditentukan berdasarkan kemampuan.
Adapun 32,5 persen responden menganggap pembagian jabatan tersebut wajar sebagai bagian dari kerja sama politik, sedangkan 15,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Dalam menentukan figur cawapres, integritas juga menjadi pertimbangan utama. Sebanyak 51,9 persen responden menginginkan calon yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi, sementara 36,2 persen lebih mengutamakan pengalaman di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menilai kemunculan nama Budiman Sudjatmiko dan Sherly Tjoanda dalam simulasi politik berkaitan dengan kecenderungan pemilih yang semakin mempertimbangkan sosok kandidat secara personal.
“Pemilihan pemimpin masa depan cenderung tergantung pada personnya, bukan partainya. Ini penjelasan untuk munculnya sosok baru seperti Budiman dan Sherly Tjoanda,” kata Afrimadona.
Survei Logitera dilaksanakan pada 25 Oktober hingga 2 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode
multi-stage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,83 persen. Hasil survei tersebut menggambarkan preferensi responden selama periode penelitian, bukan kepastian hasil Pemilu 2029.