Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Foto: Website ikpi.or.id)
Kepala Bea dan Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan hari ini tim penyidik memeriksa Khoirul Hadziq sebagai saksi untuk tersangka Gatot Heroe Hernanda. Saksi sudah tiba pada pukul 10.01 WIB.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Selain itu, lanjut dia, tim penyidik juga memeriksa dua orang saksi lainnya, yakni Leo Panca Putra selaku wiraswasta, dan Sutopo selaku ASN Bea dan Cukai. Keduanya juga sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sejak pukul 09.52 WIB.
Pengembangan penyidikan perkara ini berasal dari perkara pokok yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan DJBC.
Dalam perkara pokok, KPK mengusut dua kluster, yakni dugaan suap terkait importasi barang dan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diduga berasal dari proses kepabeanan maupun cukai.
Salah satu pengembangan sebelumnya menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka. Gatot ditahan pada 26 Agustus 2026 dalam kapasitasnya sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC terkait kepabeanan periode 2025-2026.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari total setoran Rp61,9 miliar yang diberikan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai selama Juli 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, pengembangan penyidikan lainnya menjerat Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan pejabat DJBC. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026 karena diduga menerima aliran uang dari John Field sebesar Rp30 miliar melalui ajudannya bernama Alex.
Selanjutnya, KPK kembali menerbitkan Sprindik umum baru per Oktober 2026 terkait dengan cukai PT Djarum. Sprindik tersebut masih bersifat umum karena penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran pihak-pihak terkait.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Penyidik juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), serta mengamankan uang dari kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.