Ilustrasi penutupan ribuan kanal YouTube oleh Google. (Foto: Artificial Inteligence)
Google tidak pernah menyebut 19.389 kanal YouTube yang ditutup sepanjang kuartal III-2026 dikelola, dibiayai, atau diarahkan pemerintah Indonesia. Karena itu, publik diminta tidak mencampuradukkan konten pro-pemerintah dengan jaringan operasi pengaruh yang dikendalikan negara.
Juru Bicara Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Teguh Santosa mengatakan, laporan Google berjudul Influence Operations Bulletin Q3 2026 pada 30 Oktober 2026 hanya mendeskripsikan kecenderungan konten, tanpa mengungkap identitas pengelola maupun pendana kanal-kanal tersebut.
Dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, tidak terdapat penyebutan nama aktor, instansi pemerintah, ataupun pihak yang mendanai jaringan tersebut.
“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah 'buzzer pemerintah' adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google," ujar Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, label
linked to Indonesia dalam buletin tersebut merupakan penanda geografis yang juga digunakan Google untuk negara lain, termasuk Ekuador. Menurutnya, Google dapat menyebut identitas pelaku secara eksplisit ketika memiliki bukti atribusi, seperti dalam kasus firma konsultan Rusia, Internet Research Agency, maupun aktor yang dikaitkan dengan intelijen Rusia.
Sementara dalam entri Indonesia, laporan tersebut tidak mengungkap identitas pihak di balik operasi pengaruh yang dimaksud. Teguh menilai, mengaitkan ribuan kanal tersebut dengan pemerintah tanpa bukti tambahan merupakan kesimpulan yang tidak didukung keterangan dalam laporan Google.
Selain persoalan atribusi, Bakom juga mempertanyakan transparansi metodologi di balik angka penutupan 19.389 kanal sepanjang Juli hingga September 2026.
Google disebut menggunakan mekanisme
related channel terminations, yakni penutupan sejumlah kanal yang dinilai memiliki keterkaitan melalui sistem otomatis dan peninjauan manual.
Menurut Teguh, mekanisme tersebut memungkinkan penutupan satu kanal diikuti penghapusan kanal lain yang dianggap terhubung oleh sistem platform. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana akurasi penautan tersebut dapat diuji secara independen.
Ia mencontohkan sejumlah kasus kesalahan penautan kanal YouTube, termasuk kanal kreator Enderman yang disebut pernah dikaitkan dengan akun tidak dikenal serta penghapusan massal pada Oktober 2024 yang kemudian dipulihkan.
“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” kata Teguh.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kanal yang ditutup tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara. Dalam sejumlah laporan sebelumnya, Google mencatat jaringan serupa juga didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup.
Perkembangan kecerdasan buatan (AI), lanjut Teguh, juga memungkinkan satu operator mengendalikan banyak akun media sosial sekaligus. Karena itu, tingginya jumlah akun yang ditindak tidak otomatis menggambarkan jumlah pelaku ataupun luasnya jangkauan pengaruh di masyarakat.
Teguh menegaskan pemerintah tidak membela jaringan akun terkoordinasi, terlepas dari narasi yang dibawanya. Bahkan, jika kanal-kanal tersebut terbukti digunakan untuk menyerang pihak yang mengkritik pemerintah, penindakan terhadap praktik tersebut harus didukung.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan bahaya manipulasi opini publik melalui teknologi AI dan operasi akun terkoordinasi.
“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.