Berita

Ilustrasi

Politik

Aturan Tumpang Tindih Bikin Penyadapan Rawan Disalahgunakan

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Indonesia membutuhkan satu payung hukum khusus yang mengatur penyadapan untuk memastikan kewenangan penegak hukum berjalan secara terukur, transparan, dan tidak melanggar hak privasi warga negara.

"Di era komunikasi digital yang serba terhubung, penyadapan (lawful interception) merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat paradoks," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, lewat akun X, Kamis, 19 November 2026.

Di satu sisi, negara membutuhkan metode intersepsi ini untuk membongkar kejahatan terorganisasi yang tersembunyi seperti korupsi, terorisme, dan peredaran narkotika. Namun di sisi lain, penyadapan adalah bentuk intervensi negara paling dalam terhadap ruang privat warga negara.


Didik menilai pengaturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakseragaman standar pelaksanaan.

Ketentuannya bisa ditemukan mulai dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Intelijen Negara, UU Narkotika, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga UU Kejaksaan. 

"Akibat tersebarnya aturan ini, standar pelaksanaannya di lapangan berpotensi menjadi tumpang tindih dan tidak seragam," ungkap Didik. 

Tanpa payung hukum yang komprehensif, Didik menilai praktik penyadapan berpotensi terus berada di wilayah abu-abu. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum terhadap keabsahan hasil penyadapan dalam proses peradilan.

Karena itu, pembentukan UU Penyadapan menjadi penting untuk memastikan kebutuhan penegakan hukum tetap terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan privasi masyarakat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya