Berita

Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. (Foto: Dok. Pribadi)

Parlemen

Penertiban IUP Bukti Kapolri Jalankan Amanat Konstitusi

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 13:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah mengapresiasi tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia sebagai langkah penertiban sektor pertambangan.

Menurut Gus Falah, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.


Politikus PDIP itu mengatakan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusi. Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh aktivitas pertambangan.

Ia menilai pendataan seluruh IUP dapat menjadi pijakan bagi Polri untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, hingga menentukan prioritas penertiban.

Gus Falah juga mengaitkan langkah Kapolri tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkas Gus Falah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya