Berita

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. (Foto: RMOL)

Pemerintahan

Aspirasi Buruh Masuk Pembahasan UMP 2027 Lewat Jalur Resmi

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 12:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi ruang bagi pekerja dan pengusaha menyampaikan aspirasi melalui mekanisme pengupahan yang diatur pemerintah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, kenaikan UMP 2027 perlu dihitung berdasarkan inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

Perhitungan kenaikan UMP juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai ukuran kecukupan penghasilan pekerja.


Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah telah memiliki landasan hukum untuk menetapkan UMP 2027 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” ujar Yassierli dikutip Kamis, 19 November 2026.

Dalam regulasi tersebut, dewan pengupahan daerah memiliki peran dalam menyepakati nilai KHL sebagai salah satu acuan penetapan upah minimum.

Penghitungan upah juga mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan memperhatikan kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut memperhatikan aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Indah.

Keterlibatan unsur pekerja dan pengusaha dalam pembahasan pengupahan menjadi bagian dari mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak.

Maka dari itu, perbedaan pandangan mengenai formula dan besaran kenaikan UMP 2027 dapat dibahas melalui mekanisme resmi dengan mengacu pada ketentuan hukum dan data ekonomi yang tersedia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya