Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah (Foto: Dok PKB)

Politik

Rencana Bulog Perikanan Jangan Gerus Usaha Pengolahan Lokal

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pembentukan Bulog Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi industri perikanan nasional. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mengingatkan agar kehadiran lembaga penyangga tersebut tidak justru melemahkan pelaku industri pengolahan ikan lokal yang selama ini telah berkembang.

“Kami meminta wacana pembentukan Bulog Perikanan dikaji secara mendalam, terutama menyangkut mekanisme penyerapan hasil tangkapan, penetapan harga, dan distribusi ikan. Jangan sampai intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga justru mengganggu keberlangsungan usaha pedagang ikan tradisional, pengepul lokal, serta industri pengolahan swasta,” ujar Hindun, Kamis, 19 November 2026.


Legislator PKB asal Jawa Tengah ini menjelaskan, karakteristik hasil perikanan berbeda dengan beras yang varietasnya relatif lebih seragam. Ikan memiliki ribuan spesies dengan ukuran, tingkat kesegaran, dan harga pasar yang beragam. 

Selain itu, ikan merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang memadai.

“Penetapan standar harga pembelian pemerintah bukan perkara mudah. Belum lagi risiko penurunan mutu hingga pembusukan ikan jika pengelolaan stok, fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), dan distribusinya tidak optimal,” jelasnya.

Hindun juga meminta pemerintah mempertimbangkan optimalisasi lembaga yang sudah ada, termasuk BUMN PT Perikanan Indonesia, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga baru maupun koperasi nelayan lokal.

“Jangan sampai pembentukan Bulog Perikanan justru menimbulkan inefisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran. Yang terpenting, kebijakan ini harus memperkuat posisi nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha dan industri pengolahan ikan lokal,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beralasan, pembentukan Bulog Perikanan ini diperlukan untuk memastikan hasil tangkapan nelayan terserap dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Wacana ini terkait mekanisme pasar bebas yang selama ini membuat harga ikan masih dipengaruhi tengkulak.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya