Berita

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak (Foto: RMOL)

Hukum

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Tegaskan Siap Jalankan Aturan

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 11:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang (UU) wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Hal itu disampaikan Tanak merespons pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU oleh DPR pada hari ini, Kamis, 19 November 2026.

"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Tanak kepada RMOL, Kamis siang, 19 November 2026.


Tanak mengatakan, pihak yang tidak menerima atau keberatan terhadap ketentuan dalam UU tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui pengujian undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan *judicial review* ke MK," pungkas Tanak.

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Pengesahan dilakukan setelah Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi dan peserta rapat, yang kemudian menyatakan setuju. Persetujuan tersebut ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan akhir.

RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun sejak pertama kali bergulir pada 2008. Dalam prosesnya, Panitia Kerja (Panja) membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya