Wakil Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Herianto (Foto: Istimewa)
Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai perlu mengutamakan kapasitas kenegarawanan, pengalaman pemerintahan, serta pemahaman kuat terhadap hukum dan konstitusi.
Sosok yang mendampingi Presiden tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga harus mampu memberikan pertimbangan strategis dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Herianto, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Herianto, Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping dengan kematangan intelektual, pemahaman konstitusi, serta pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan.
Ia menilai, latar belakang akademis di bidang hukum tata negara yang didukung pengalaman menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan merupakan kombinasi penting bagi seorang calon Wakil Presiden.
“Indonesia membutuhkan sosok negarawan yang memahami betul perjalanan ketatanegaraan, menguasai persoalan konstitusi, memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, serta mampu memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden. Kita tidak sekadar membutuhkan pendamping politik, tetapi figur yang memiliki kedalaman pemikiran dan kematangan dalam bernegara,” ujar Herianto dalam pernyataannya dikutip Kamis 19 November 2026.
Ia menambahkan, rekam jejak sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, atau mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara, hingga pengalaman memimpin kementerian koordinator yang membidangi hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, mungkin patut menjadi bahan pertimbangan.
Perpaduan pengalaman akademis, hukum, politik, dan pemerintahan tersebut dinilai dapat memperkuat kepemimpinan nasional serta memberikan dukungan strategis kepada Presiden.
“Presiden Prabowo membutuhkan sosok yang bisa menjadi mitra strategis dalam menjaga konstitusi, memperkuat supremasi hukum, membangun komunikasi antarlembaga negara, dan memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor konstitusional,” tegasnya.
Selain kompetensi hukum dan pemerintahan, Herianto juga menyoroti pentingnya pengalaman dalam dinamika politik nasional. Hal itu diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan berbagai elemen masyarakat.
Karena itu, ia berharap pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya bertumpu pada popularitas maupun perhitungan politik. Integritas, kapasitas, pengalaman, dan kontribusi bagi bangsa harus menjadi pertimbangan utama.
“Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang semakin matang. Kita berharap Presiden Prabowo didampingi figur negarawan yang memiliki pengalaman panjang, pemahaman konstitusi yang kuat, dan komitmen terhadap masa depan Indonesia,” tutup Herianto.