Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang (UU).
Keputusan itu diambil Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.
Adapun, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliyati, dan Saan Mustopa.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu melaporkan proses pembahasan Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Selanjutnya, Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan pengesahan RUU yang sudah 18 tahun mandek di DPR tersebut.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota dewan kompak.
Saat pembicaraan tingkat satu, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR telah membahas bersama pemerintah 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Komisi III DPR juga telah menggali saran, aspirasi dan masukan masyarakat serta ahli. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset yang partisipatif dan berkeadilan.
Habiburokhman memaparkan 10 hasil pokok pembahasan RUU Perampasan Aset. Pertama adalah mengenai judul, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Masuk di dalamnya tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
"Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," sambung Habiburokhman.
Ketiga, penegasan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundangan.
"Empat, pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan," jelas Habiburokhman.
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
"Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," jelas Habiburokhman.
Ketujuh, RUU Perampasan Aset mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana dilakukan badan yang berkompeten dalam rangka mengelola aset secara profesional dan akuntabel.
"Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," katanya.
Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
"Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," demikian Habiburokhman.