Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad (Foto: Dokumen RMOL)

Hukum

KPK Soroti Dugaan Konflik Kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Raffi Ahmad

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 10:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam proses pengadaan barang dan jasa yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk isu yang dikaitkan dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. 

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itu juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang telah ditangani KPK, salah satunya perkara di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, ini juga menjadi concern oleh KPK karena memang sektor PBJ ini menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya suatu tindak pidana korupsi," kata Budi kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026.


Budi menjelaskan, modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya berkaitan dengan suap, tetapi juga dugaan konflik kepentingan. Termasuk beragam modus pemberian kickback oleh pihak swasta.

"Bahkan di dalam memberikan kickback yang dilakukan oleh pihak swasta, ini juga modusnya beragam. Artinya memang sektor PBJ ini menjadi salah satu sektor yang rawan," terang Budi.

Selain melalui penanganan perkara, KPK juga mengidentifikasi kerawanan korupsi di sektor PBJ melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil identifikasi tersebut menunjukkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

"Oleh karena itu, mencermati isu yang kemudian belakangan berkembang, maka KPK juga mengimbau kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tentunya tidak berhenti evaluasi terhadap PBJ atas isu yang kemudian berkembang tersebut, tapi juga harapannya instansi bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan PBJ yang dilakukan," jelas Budi.

Menurut Budi, evaluasi perlu dilakukan sejak tahap awal pengadaan, bukan hanya ketika proses pelaksanaan berlangsung. Tahapan tersebut mencakup perencanaan, analisis kebutuhan, hingga penentuan anggaran.

"Artinya, ketika suatu institusi itu ada kebutuhan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, di situ ada plotting anggaran juga gitu kan. Artinya sudah direncanakan sejak awal. Ya, ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut," tuturnya.

Terkait dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan tersebut, Budi mengatakan, diperlukan pendalaman lebih lanjut. Ia menyebut instansi terkait dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui satuan pengawas internal, seperti inspektorat maupun pimpinan lembaga.

"Jika memang ada dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, apakah kemudian ini masuknya ke ranah administratif atau masuk ke dalam dugaan suatu tindak pidana korupsi, maka pihak-pihak terkait juga dapat menyampaikan kepada APH terkait. Ya, semuanya tentu terbuka kemungkinan," katanya.

Budi menambahkan, KPK turut mencermati pemberitaan yang berkembang luas di media dan melakukan analisis terhadap informasi tersebut.

"Yang pasti, KPK juga mencermati perkembangan pemberitaan yang memang tersebar secara luas di media. Kami juga menganalisis informasi tersebut," terang Budi.

Ia juga membuka peluang bagi instansi terkait untuk berkonsultasi dengan KPK mengenai persoalan pengadaan barang dan jasa tersebut.

"Tentu KPK juga terbuka ya, jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut. Apakah kemudian nanti tindak lanjutnya seperti apa, nanti kita lihat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi ataupun terungkap di dalam proses pengadaan barang dan jasanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 (Rp14,69 miliar).

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya