Mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Sekretariat Wakil Presiden)
Persoalan pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata melalui manuver politik.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada MPR maupun Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemakzulan yang selama ini disuarakan masyarakat.
Ia mengingatkan DPR dan MPR agar tidak membalikkan prinsip konstitusi hanya karena adanya dinamika politik di sekitar pengunduran diri Gibran.
“Surat pengunduran diri Gibran itu masalah konstitusi, bukan masalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kekuasaan, MPR jangan membalikkan konstitusi,” kata Amir, dikutip Sabtu 14 November 2026.
Amir menilai, penyampaian surat pengunduran diri tersebut merupakan sikap dan langkah politik yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.
Amir berpandangan, persoalan pengunduran diri tidak boleh secara otomatis menghapus tuntutan masyarakat agar DPR menjalankan kewenangannya dalam proses pemberhentian Wapres.
Amir mendorong DPR harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
“Apapun alasannya, persoalan Gibran harus diproses secara konstitusional. DPR dan MPR harus menjalankan kewenangan mereka sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945,” kata Amir.
Amir juga mengaitkan polemik jabatan Gibran dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.
Berbagai persoalan hukum terkait persyaratan dan legitimasi jabatan Wapres, kata Amir, harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara.
Ia menilai DPR tidak boleh mengabaikan tuntutan masyarakat untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Karena itu, menurut Amir, proses pemakzulan yang disuarakan masyarakat harus diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai kewenangannya.
Amir juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului penyelesaian persoalan status jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, sebelum ada kepastian hukum mengenai status jabatan tersebut, DPR dan MPR harus berhati-hati dalam mengambil langkah politik maupun kelembagaan.
Ia menegaskan, apabila jalur yang ditempuh adalah pemakzulan, prosesnya harus diselesaikan melalui tahapan yang ditentukan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
“Selama belum ada keputusan MPR mengenai pemakzulan Gibran sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B, jangan mendahului dengan proses penggantian Wapres. Konstitusi harus dijalankan secara utuh,” pungkas Amir.
