Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah. (Foto: Istimewa)
Aktivis sekaligus Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, meninggal dunia di RS Muhammadiyah Bandung, pukul 16.45 WIB. Almarhum menghembuskan napas terakhir usai menjalani perawatan di ICU.
Rizal diketahui sebagai salah satu aktivis yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan dugaan ijazah palsu Jokowi.
Kabar duka tersebut disampaikan mantan Menpora sekaligus terdakwa tuduhan dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo melalui kanal Youtube Roy Suryo Channel Official, Jumat 13 November 2026.
“Almarhum Ustaz Rizal Fadillah diketahui siang hari tadi selepas Jumatan dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan langsung masuk ke ICU atau intensive care unit di sana. Dan tidak lama kemudian menjelang sore, beliau sudah dipanggil oleh Yang Mahakuasa,” kata Roy.
Roy menyampaikan duka sekaligus menggambarkan Rizal sebagai rekan yang sejak awal ikut mempersoalkan ijazah Jokowi bersama dirinya, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, dan sejumlah pihak lain. Ia juga menyatakan perjuangan yang mereka lakukan akan diteruskan.
“Perjuanganmu tentu akan terus kita teruskan, dan rakyat Indonesia sangat bangga dengan perjuangan Ustaz Rizal Fadillah yang terus berjuang menegakkan kebenaran dan tidak kemudian berbelok atau kemudian putus di tengah jalan,” kata Roy.
Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban terkini mengenai status penyidikan Rizal, sementara beberapa tersangka lain telah mendapat penghentian penyidikan atau menyelesaikan perkara lewat keadilan restoratif.
Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Rizal masuk klaster pertama bersama Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi.
Klaster kedua mencakup Roy Suryo dan Tifa Tifauziah. Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar juga tercatat dalam kelompok itu, tetapi penyidikannya telah dihentikan.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP serta aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
