Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk membicarakan sosok yang bakal mengisi kursi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Menurutnya, terdapat sekitar 10 partai politik, baik parlemen maupun nonparlemen, yang dahulu mengusung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Mungkin beliau (Presiden) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih, bukan kursi dan diserahkanlah kepada beliau," kata Yusril.
Meski akan melibatkan partai-partai koalisi, Yusril menegaskan keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua calon wakil presiden yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses konsultasi maupun perundingan dengan partai politik juga menjadi hak prerogatif Presiden.
"Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," jelasnya.
Mengenai jadwal pertemuan, Yusril mengaku belum mengetahui kapan Prabowo akan mengundang partai-partai koalisi. Sebab, MPR terlebih dahulu membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan proses administrasi sebelum mengirimkan surat kepada Presiden.
Setelah surat diterima, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR.
Yusril juga mengingatkan bahwa proses pencalonan harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MD3. Aturan tersebut mengatur bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
Menanggapi namanya yang turut mencuat sebagai kandidat pengganti Gibran, Yusril memilih menyerahkan seluruh keputusan kepada Prabowo.
"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden, kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden," pungkasnya.
