PERGANTIAN kepemimpinan nasional, termasuk kemungkinan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar persoalan siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut arah pemerintahan, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik, serta harapan rakyat terhadap terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.
Di tengah dinamika politik nasional pada November 2026, muncul sejumlah nama dari berbagai latar belakang yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi publik mengenai kepemimpinan nasional. Mereka berasal dari kalangan pemerintahan dan politisi, akademisi dan teknokrat, aktivis buruh, serta tokoh agama dan ulama.
Setidaknya terdapat sebelas tokoh yang dapat dibahas berdasarkan pengalaman, kontribusi, dan rekam jejak pengabdiannya kepada bangsa. Namun, sebelas nama ini bukan daftar resmi calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden kepada MPR. Nama-nama tersebut merupakan pemetaan figur dalam ruang diskusi dan aspirasi masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata siapa yang memiliki kekuatan politik atau kedekatan dengan Presiden, melainkan apa yang telah dikerjakan, apa capaian yang dapat dibuktikan, dan seberapa jauh pengabdiannya memberikan manfaat bagi rakyat.
Pertama: Kalangan Pemerintahan dan Politisi
1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengalamannya mencakup kepemimpinan militer, organisasi politik, serta pemerintahan. Ia pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Capaian AHY perlu ditelaah melalui hasil koordinasi pembangunan infrastruktur, penanganan persoalan pertanahan, kepastian hukum atas tanah masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
2. Sufmi Dasco Ahmad
Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan tokoh Partai Gerindra, Dasco memiliki pengalaman dalam kepemimpinan parlemen, koordinasi politik, serta pembahasan kebijakan nasional. Rekam jejaknya dapat dinilai dari kontribusi legislasi, fungsi pengawasan DPR, dan peran dalam membangun komunikasi antara pemerintah dengan berbagai kekuatan politik. Namun, kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin.
3. Sugiono
Sugiono merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Pengalamannya dapat ditelaah melalui pelaksanaan diplomasi internasional, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta kontribusi kebijakan luar negeri terhadap kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional. Dalam situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks, hasil diplomasi harus dapat dilihat dari manfaat konkretnya bagi negara dan masyarakat.
4. Puan Maharani
Puan Maharani memiliki pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Ketua DPR RI. Rekam jejaknya mencakup kepemimpinan pemerintahan dan parlemen. Penilaian publik perlu diarahkan pada hasil kebijakan pembangunan manusia, kualitas legislasi, pengawasan pemerintahan, serta kontribusi dalam menjaga hubungan antarlembaga negara.
5. Sudaryono
Sudaryono merupakan tokoh Partai Gerindra dengan pengalaman dalam pemerintahan dan organisasi politik. Pengalaman dan kontribusinya di bidang pertanian dapat menjadi bagian dari penilaian publik, khususnya terkait produksi pangan, perlindungan petani, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kebijakan pertanian perlu diukur dari kondisi petani, bukan hanya peningkatan target produksi.
6. Teddy Indra Wijaya
Teddy Indra Wijaya dikenal melalui latar belakang militer dan pengalamannya sebagai Sekretaris Kabinet. Rekam jejaknya dapat ditelaah dari kemampuan koordinasi administrasi pemerintahan, pengawalan pelaksanaan keputusan Presiden, dan efektivitas komunikasi lintas kementerian. Dalam kepemimpinan nasional, kemampuan mengelola koordinasi pemerintahan merupakan aspek penting, tetapi tetap harus disertai akuntabilitas dan hasil kerja yang terukur.
Kedua: Kalangan Akademisi dan Teknokrat
7. Mahfud MD
Mahfud MD merupakan guru besar hukum tata negara yang memiliki pengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pengalamannya mencakup dunia akademik, lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Capaian dan kontribusinya perlu ditinjau melalui pemikiran hukum tata negara, penanganan persoalan hukum dan keamanan, serta keterlibatannya dalam pembahasan reformasi kelembagaan dan pemberantasan korupsi.
8. Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa merupakan ekonom dengan pengalaman dalam pengelolaan kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Rekam jejaknya dapat ditelaah melalui kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, stabilitas ekonomi, dan pendekatan terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup berhenti pada indikator makro. Rakyat juga membutuhkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan.
Ketiga: Kalangan Aktivis Buruh
9. Said Iqbal
Said Iqbal merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Partai Buruh, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pengalamannya tumbuh melalui gerakan serikat pekerja, advokasi kebijakan ketenagakerjaan, serta kepemimpinan organisasi buruh. Ia terlibat dalam agenda pengupahan, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hubungan industrial, dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Pengalaman tersebut dapat menjadi dasar penilaian kemampuan mengartikulasikan kepentingan pekerja dalam kebijakan publik. Namun, keberhasilan gerakan advokasi harus dibedakan dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap capaian harus ditelusuri berdasarkan kontribusi nyata dan dampaknya bagi pekerja. Pengalaman advokasi juga perlu dilengkapi kemampuan mengelola kepentingan nasional yang lebih luas.
Keempat: Kalangan Tokoh Agama dan Ulama
10. KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan)
KH Mochamad Irfan Yusuf, dikenal sebagai Gus Irfan, merupakan tokoh pesantren dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari. Ia memiliki pengalaman dalam pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan, organisasi sosial, politik, dan pemerintahan. Pengalamannya sebagai pimpinan Badan Penyelenggara Haji dan kemudian Menteri Haji dan Umrah memberikan ruang penilaian terhadap tata kelola pelayanan publik. Capaian yang perlu diperiksa mencakup transparansi pelayanan, efisiensi penyelenggaraan haji, perlindungan jemaah, pengelolaan kelembagaan, serta penyelesaian persoalan administrasi. Latar belakang keluarga ulama bukan pengganti ukuran integritas, kompetensi, dan hasil kerja.
11. Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar merupakan Menteri Agama Republik Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal, serta akademisi dan tokoh pemikiran Islam. Pengalamannya mencakup pendidikan tinggi, kepemimpinan lembaga keagamaan, dialog antarumat beragama, dan pemerintahan. Rekam jejaknya dapat ditelaah melalui kontribusi terhadap pendidikan keagamaan, kerukunan umat beragama, penguatan moderasi beragama, dan pelayanan publik. Keberhasilan kepemimpinan juga perlu dinilai dari prinsip kesetaraan warga negara, kebebasan beragama, akuntabilitas, dan pelayanan tanpa diskriminasi.
Sebelas Nama, tetapi Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Rakyat?
Pembahasan sebelas tokoh tersebut memperlihatkan beragam latar belakang pengalaman kepemimpinan. Ada yang tumbuh melalui partai politik, parlemen, dan birokrasi. Ada yang berasal dari dunia akademik dan pengelolaan ekonomi. Ada pula yang memiliki pengalaman dalam gerakan buruh, pesantren, dan lembaga keagamaan.
Rakyat tidak cukup hanya disuguhi nama besar, jabatan tinggi, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Rakyat membutuhkan bukti: apa yang telah dilakukan untuk memperluas lapangan pekerjaan, menegakkan hukum, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi kemiskinan, dan memperbaiki pelayanan publik?
Jabatan yang pernah dipegang bukanlah bukti otomatis keberhasilan. Begitu pula popularitas, dukungan organisasi, hubungan keluarga, maupun kedekatan dengan Presiden tidak dapat menggantikan ukuran prestasi dan integritas.
Wakil Presiden Bukan Sekadar Pendamping Presiden
Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu bekerja secara efektif menghadapi tantangan ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan dalam situasi dunia yang diwarnai persaingan geopolitik, perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Wakil Presiden bukan hanya simbol keseimbangan koalisi politik. Jabatan tersebut memiliki peran dalam membantu Presiden dan menjaga kesinambungan pemerintahan. Pengalaman politik penting, tetapi harus berjalan bersama kemampuan administrasi pemerintahan. Keahlian ekonomi dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Pengalaman gerakan buruh dan organisasi keagamaan dapat memperkaya perspektif sepanjang disertai kapasitas melayani seluruh warga negara.
Usulan Rakyat: Ukur Prestasi, Bukan Sekadar Loyalitas
Rakyat berhak menyampaikan pandangan mengenai figur-figur yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengisian jabatan publik. Namun, aspirasi tersebut tidak menggantikan mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Setidaknya ada lima ukuran penilaian: rekam jejak integritas; capaian kerja yang terukur; kemampuan kepemimpinan nasional; kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat; serta komitmen terhadap konstitusi dan persatuan nasional. Ukuran tersebut harus diterapkan secara konsisten tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada figur tertentu.
Jangan Biarkan Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Dalam setiap dinamika pergantian kepemimpinan, ruang publik sering dipenuhi spekulasi mengenai kedekatan dengan Presiden dan pembagian posisi antarkelompok politik. Namun, kepentingan rakyat tidak boleh tersisih.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintahan tetap berjalan, pelayanan publik tidak terganggu, dan agenda pembangunan tidak terhenti akibat perubahan politik. Keterbukaan mengenai rekam jejak figur yang dipertimbangkan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dari sebelas nama yang dibahas, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa satu latar belakang profesi secara otomatis lebih unggul daripada yang lain. Semua perlu diuji melalui bukti, capaian, serta kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan nasional.
Penutup: Rakyat Menunggu Pengabdian, Bukan Pembagian
Kekuasaan Pembahasan sebelas tokoh dari empat kelompok ini merupakan bagian dari aspirasi agar kepemimpinan nasional dinilai berdasarkan rekam jejak dan pengabdian. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, menjaga konstitusi, menghormati keberagaman, dan menghadirkan kebijakan bermanfaat.
Siapa pun yang nantinya diusulkan Presiden dan dipilih oleh MPR harus siap mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada bangsa dan negara. Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya direduksi menjadi pembagian posisi di antara elite politik.
Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Rakyat tidak cukup hanya mengetahui siapa yang akan menjadi Wakil Presiden. Rakyat juga berhak mengetahui apa yang telah dikerjakannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan apa yang akan diperjuangkannya bagi masa depan Indonesia.
Nu’man FauziAktivis Gerakan Buruh, Alumni HMI
