Persoalan dugaan ketidakjelasan aset Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, berpotensi menyimpan persoalan ekonomi yang sangat besar.
Tokoh masyarakat Sukajadi, Endang Saputra, mendesak Polres Metro Bekasi turun tangan mengusut keberadaan tanah kas desa yang memiliki selisih luas sekitar 8,63 hektare berdasarkan perbandingan dokumen historis tahun 1998 dengan data yang diketahui saat ini.
Endang menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai ketidaktertiban administrasi pemerintahan desa. Sebab, apabila benar terdapat aset tanah desa yang beralih penguasaan atau tidak lagi tercatat tanpa dasar hukum yang jelas, dampaknya bukan hanya kehilangan kekayaan desa, tetapi juga hilangnya potensi pendapatan ekonomi masyarakat selama puluhan tahun.
Berdasarkan dokumen Data Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998, luas TKD Desa Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare.
"Namun, berdasarkan data yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, luas yang tercatat hanya sekitar 4,5 hektare. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 8,63 hektare yang harus ditelusuri keberadaan, status hukum, serta riwayat pengelolaannya," kata Endang dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 12 November 2026.
Menurutnya, persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah dalam agenda serah terima jabatan dari Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sukajadi, Iyus Rusmana, S.E kepada Kepala Desa definitif, Acep Sunasep. Muncul catatan bahwa buku Letter C desa dinyatakan tidak tersedia dalam proses serah terima.
"Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan arsip administrasi pertanahan desa dan bagaimana pemerintah dapat memastikan riwayat aset apabila dokumen penting tersebut belum diketahui keberadaannya," jelasnya.
Endang menegaskan, pemerintah desa yang baru harus segera membuka persoalan ini secara transparan. Menurutnya, penelusuran sejarah aset sebenarnya dapat dilakukan secara sistematis karena sejak Desa Sukajadi berdiri, berdasarkan informasi sejarah pemerintahan desa yang dihimpun masyarakat, hanya terdapat empat mantan kepala desa, yakni H. M. Muhtar (almarhum), Nada Suherli, Eman Supriatna (almarhum), dan Amir Hamzah.
"Sejarah pemerintahan desa ini tidak terlalu panjang. Hanya ada empat mantan kepala desa sejak Desa Sukajadi berdiri. Seharusnya penelusuran riwayat aset bisa dilakukan dengan memeriksa administrasi setiap periode kepemimpinan. Siapa yang mengelola, siapa yang menerima penyerahan dokumen, kapan terjadi perubahan data, dan bagaimana keberadaan tanah tersebut sekarang. Jangan sampai aset desa hilang tanpa ada yang bisa menjelaskan," tegas Endang.
Ia juga menyoroti besarnya potensi kerugian ekonomi apabila lahan seluas 8,63 hektare tersebut sebelumnya merupakan lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
"Dengan menggunakan asumsi produktivitas lima ton gabah per hektare setiap musim panen dan harga gabah Rp7 juta per ton, lahan tersebut berpotensi menghasilkan nilai produksi sekitar Rp60,41 juta setiap kali panen untuk keseluruhan 8,63 hektare," ungkapnya.
Jika dalam setahun berlangsung dua kali panen, potensi nilai produksi bruto mencapai sekitar Rp120,82 juta per tahun. Apabila dihitung selama 28 tahun sejak 1998 hingga 2026, nilai produksi bruto yang secara teoritis dapat dihasilkan mencapai sekitar Rp16,91 miliar.
"Bayangkan, ada 8,63 hektare tanah yang keberadaannya masih dipertanyakan. Kalau lahan itu produktif dan bisa menghasilkan lima ton per hektare setiap panen, dengan harga gabah Rp7 juta per ton dan dua kali panen setahun, potensi nilai produksinya mencapai sekitar Rp16,9 miliar selama 28 tahun. Itu baru gambaran hasil pertaniannya, belum menghitung nilai tanah sebagai aset desa," beber dia.
Tidak hanya potensi hasil pertanian, Endang juga memperkirakan nilai aset tanah tersebut sangat besar. Dengan asumsi harga tanah Rp1,5 miliar per hektare, maka nilai ekonomi 8,63 hektare mencapai sekitar Rp12,945 miliar.
Dengan demikian, nilai aset tanah ditambah estimasi potensi produksi bruto selama 28 tahun memberikan gambaran nilai ekonomi sekitar Rp29,86 miliar.
Bahkan, apabila dugaan persoalan penguasaan tanah telah berlangsung sejak awal 1990-an, potensi nilai produksi bruto selama kurang lebih 36 tahun dapat mencapai sekitar Rp21,75 miliar. Jika ditambahkan estimasi nilai aset tanah, gambaran nilai ekonominya mencapai sekitar Rp34,69 miliar.
"Ini bukan angka yang kecil. Nilai aset tanahnya saja berdasarkan asumsi tersebut hampir Rp13 miliar. Belum lagi potensi hasil pertanian yang bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah. Artinya, yang dipertaruhkan bukan sekadar buku administrasi atau angka dalam laporan desa, tetapi kekayaan masyarakat dan potensi ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga," pungkas Endang.
