Berita

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera. (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Soal Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran, PDIP: Kita Lihat Nanti di Paripurna DPR

SELASA, 10 NOVEMBER 2026 | 10:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merespons kemungkinan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, komunikasi antaranggota DPR terkait persoalan tersebut terus berjalan. 

Namun, ia belum memastikan apakah akan ada anggota yang menyampaikan usulan dalam rapat paripurna DPR.


"Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam di, di apa, di paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti," ujar Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Andreas menegaskan, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader bersuara lantang terhadap persoalan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetap menjadi perhatian serius kader banteng di Parlemen.

Terlebih, sudah dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR.

"Ya itu memang harus seperti itu, artinya kan eh sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu eh ya saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR. Nah soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan eh di pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga eh mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," jelasnya.

Terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak lainnya, Andreas menilai mekanisme tersebut lebih rasional dan efektif dari sisi waktu.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling apa, ya rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," katanya.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah usulan tersebut akan langsung disampaikan dalam rapat paripurna DPR kali ini.

"Ah belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang," tandasnya.

Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan hak angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.

"742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Melalui putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga mencantumkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Majelis hakim konstitusi saat itu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden.

Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang diserahkan pihak Gibran kepada KPU dinilai bukan sebagai bukti kelulusan atau ijazah yang sah, melainkan hanya sertifikat kehadiran di kelas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya