Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah). (Foto: Dok. Kemenkes)
Pemerintah memperkuat layanan kesehatan daerah dengan meningkatkan kelas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas D/D Pratama menjadi kelas C serta revitalisasi Puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Program ini dilakukan secara bertahap pada 2025-2027.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per September 2026, sebanyak 21 dari 22 RSUD yang menjadi target pada 2025 telah menyelesaikan pembangunan. Dari jumlah tersebut, 18 rumah sakit sudah beroperasi.
Sementara itu, dari 20 RSUD yang menjadi target pada 2026, sebanyak 18 rumah sakit telah memulai pembangunan. Adapun 24 RSUD yang dijadwalkan ditingkatkan pada 2027 masih dalam tahap perencanaan.
“Strateginya adalah memastikan setiap kabupaten dan kota bisa melayani dan menyembuhkan pasien dengan penyakit-penyakit tersebut tanpa perlu dirujuk ke kota besar,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip Sabtu, 31 Oktober 2026.
Menurut Menkes, pemerataan layanan kesehatan juga menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh akses pelayanan yang setara, termasuk mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa.
Program tersebut menjangkau sejumlah daerah kepulauan dan kawasan timur Indonesia, antara lain Sumba Barat Daya, Raja Ampat, Kepulauan Anambas, Kepulauan Aru, Nias, hingga sejumlah kabupaten di Papua.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, peningkatan kapasitas RSUD juga diikuti dengan penempatan tenaga medis untuk memperkuat pelayanan di daerah.
“Ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke, di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter ditempatkan dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut,” kata Dante.
Selain rumah sakit, pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan primer melalui revitalisasi Puskesmas dan penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Pelayanan Puskesmas disusun berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Pendekatan ini diharapkan membuat pelayanan kesehatan lebih menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada penanganan penyakit.
Kemenkes mencatat sebanyak 9.000 Puskesmas di seluruh Indonesia telah menerapkan ILP. Penguatan tersebut juga didukung peningkatan kapasitas kader kesehatan dan pengembangan status kelembagaan. Sebanyak 7.508 Puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dari sisi sarana dan prasarana, Kemenkes telah mendistribusikan sekitar 300.000 alat antropometri ke Posyandu serta 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke Puskesmas. Pemerintah juga menyiapkan penguatan 10.000 Puskesmas dengan perangkat sinar-X untuk mendukung skrining tuberkulosis (TBC) dan teknologi diagnosis molekuler.
Tak berhenti di situ, Kemenkes menargetkan pembangunan 1.988 Puskesmas baru pada 2027-2029. Pembangunan tersebut antara lain diarahkan untuk mengurangi beban pelayanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Penguatan Puskesmas dan RSUD diharapkan membentuk layanan kesehatan yang saling terhubung. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam edukasi, pencegahan, skrining, dan penanganan awal, sementara rumah sakit menangani kebutuhan medis lanjutan.
Dengan penguatan kedua tingkat layanan tersebut, pemerintah menargetkan akses kesehatan masyarakat semakin merata, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
