Berita

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. (Foto: Istimewa)

Parlemen

Bantargebang Bukan untuk Terus Menumpuk Sampah

JUMAT, 30 OKTOBER 2026 | 23:06 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perpanjangan kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang selama lima tahun harus menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir.

Pembenahan perlu dimulai dari sumber sampah. Begitu pula dengan penguatan fasilitas pengolahan dan target pengurangan yang terukur.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengapresiasi kesepakatan perpanjangan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi.


Namun, Taufik mengingatkan agar tambahan waktu lima tahun tidak sekadar memperpanjang pola pengelolaan sampah yang selama ini berjalan.

“Tambahan waktu lima tahun harus menjadi masa transisi untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang,” kata Taufik, dikutip dari DPRD DKI Jakarta, Jumat 30 Oktober 2026.

Kesepakatan yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Senin 26 Oktober 2026 untuk menjamin keberlanjutan layanan persampahan.

Meski demikian, kepastian lokasi pengolahan akhir harus diimbangi langkah konkret. Menekan volume sampah yang dikirim setiap hari. Menurut Taufik, perubahan harus dimulai dari rumah tangga, pasar, pusat usaha, hingga fasilitas publik.

Pemilahan sampah perlu didukung sistem pengangkutan terpisah, fasilitas pengolahan yang memadai, serta kejelasan tujuan pengolahan.

“Jika warga sudah memilah, pengangkutannya juga harus terpisah dan tujuan pengolahannya jelas,” kata Taufik.

Taufik mendorong pengolahan sampah organik di tingkat kawasan, penguatan bank sampah, perluasan daur ulang, serta percepatan pembangunan fasilitas pengolahan modern yang memenuhi standar lingkungan.

Keberhasilan setiap program, kata dia, tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang terbangun atau pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah harus memastikan program tersebut benar-benar mengurangi volume sampah yang berakhir di Bantargebang.

Taufik juga meminta target pengurangan sampah menuju 2028 diterjemahkan ke dalam peta jalan yang transparan dan terukur.

Dokumen tersebut perlu memuat target pengurangan setiap tahun, kesiapan fasilitas, kebutuhan anggaran, serta instansi yang bertanggung jawab.

“Harus jelas berapa ton sampah yang dikurangi, diolah, dan masih dikirim ke Bantargebang. Kemajuannya perlu dilaporkan secara berkala,” kata Taufik.

Selain pembenahan sistem pengelolaan, kompensasi sekitar Rp362 miliar bagi Kota Bekasi juga menjadi sorotan.

Ia meminta kejelasan peruntukan, transparansi penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama tersebut, lanjut Taufik, juga harus memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPST. Terutama terkait dampak lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan.

“Warga sekitar Bantargebang ikut menanggung beban sampah Jakarta. Perlindungan dan manfaat bagi mereka harus menjadi bagian utama kerja sama,” pungkas Taufik.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya