Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra.

Parlemen

Investasi Bodong hingga Kasus First Travel Masuk Radar RUU Perampasan Aset

JUMAT, 30 OKTOBER 2026 | 22:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kejahatan investasi bodong, asuransi ilegal, arisan bodong, koperasi bermasalah, hingga penipuan biro perjalanan ibadah haji dan umrah bakal menjadi sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra mengatakan, regulasi tersebut disiapkan untuk memungkinkan aset pelaku kejahatan dirampas guna memulihkan kerugian korban.

Menurut Soedeson, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan meski DPR memasuki masa reses. Panja juga telah menghimpun masukan dari masyarakat, organisasi profesi, dan para ahli sebagai bahan penyusunan landasan filosofis serta sistematika regulasi.


“Dan diharapkan dalam waktu dekat akan kami diskusikan dengan pemerintah untuk bagaimana kemudian disahkan menjadi undang-undang,” kata Soedeson kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026.

Legislator Fraksi Golkar itu menegaskan, pengaturan perampasan aset diperlukan agar pelaku tidak sekadar menjalani hukuman pidana, tetapi juga kehilangan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

“Kami akan memasukkan kejahatan-kejahatan di bidang investasi bodong, asuransi, arisan-arisan bodong, koperasi bodong. Dan biro-biro perjalanan ibadah keagamaan, misalnya umrah haji yang bodong,” ujarnya.

Soedeson mencontohkan berbagai kasus yang merugikan masyarakat, mulai dari investasi ilegal melalui platform Binomo dan Quotex, kasus robot trading seperti DNA Pro, Fahrenheit, dan Net89, hingga penipuan biro perjalanan umrah First Travel dan Hanania Travel.

Ia juga menyoroti kasus penipuan perjalanan ibadah yang menyebabkan jemaah telantar, termasuk setelah tiba di Tanah Suci.

Menurut Soedeson, selama ini pemidanaan terhadap pelaku tidak selalu diikuti pemulihan kerugian korban. Salah satu kendalanya adalah aset hasil kejahatan yang tidak dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Banyak itu yang investasi bodong dihukum memang. Tetapi karena harta bendanya enggak bisa dirampas, ya kan? Ya sudah, dia menikmati harta benda penipuan itu kan,” tegasnya.

Mengenai mekanisme perampasan, Soedeson mengatakan pengaturannya masih dibahas. Namun, ia menjelaskan bahwa perampasan aset tidak selalu harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu dan dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Ia juga menyinggung ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyitaan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun benda yang merupakan hasil kejahatan.

Lebih jauh, Soedeson menjelaskan bahwa aset lain milik pelaku yang tidak berasal langsung dari tindak pidana juga dapat menjadi objek penyitaan untuk menutupi kerugian korban apabila aset hasil kejahatan tidak mencukupi.

“Nah, di dalam perampasan ini, ada benda-benda lain yang bukan hasil kejahatan, tetapi dapat disita untuk menutupi kerugian,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya