Berita

Muhamad Kerry Adrianto Riza. (Foto: RMOL/Bonfilio)

Hukum

MA Revisi Uang Pengganti Kerry Riza Rp13,4 Triliun, Jadi Berapa?

JUMAT, 30 OKTOBER 2026 | 22:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Mahkamah Agung (MA) memperbaiki besaran uang pengganti yang harus dibayar beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah.

Juru Bicara MA, Yanto menyatakan, majelis hakim menolak kasasi Kerry dengan perbaikan pada bagian uang pengganti.

Putusan perkara Nomor 11267 K/PID.SUS/20 itu dibacakan pada Rabu, 14 Oktober 2026. Majelis hakim kasasi dipimpin Jupriyadi selaku ketua majelis, dengan anggota Ainal Mardhiah dan H. Arizon Mega Jaya.


Namun, hingga Jumat, 30 Oktober 2026, nominal uang pengganti yang ditetapkan MA belum diketahui.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan menolak kasasi terdakwa dengan perbaikan pada uang pengganti.

"Amar putusan: Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan UP (uang pengganti)," demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Direktori Putusan MA, Jumat, 30 Oktober 2026.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Kerry. Ia juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp2,9 triliun.

Apabila tidak membayar uang pengganti tersebut, Kerry terancam pidana penjara selama lima tahun.

Kerry kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, majelis hakim menguatkan pidana penjara 15 tahun, tetapi mengubah besaran denda menjadi Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Pengadilan Tinggi DKI juga mengubah besaran uang pengganti menjadi total Rp13,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp2,9 triliun untuk kerugian keuangan negara dan Rp10,5 triliun untuk kerugian perekonomian negara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya