Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Foto: Kemenkop)
Kementerian Koperasi (Kemenkop) komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketercapaian kemandirian serta swasembada energi nasional yang menjadi salah satu target pemerintahan di Era Presiden Prabowo Subianto.
Upaya ini diwujudkan melalui pemberdayaan badan usaha koperasi, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengambil peran strategis dalam rantai pasok dan pengelolaan energi berbasis komunitas di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah percepatan ini dipicu oleh besarnya tantangan dinamika geopolitik global, keamanan, hingga isu perubahan iklim yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Cita-cita mencapai swasembada energi dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan nasional melalui berbagai cara dan sumber daya yang ada, salah satunya melalui koperasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai bahwa selama proses pembangunan dan pembentukan KDKMP, pihaknya menemukan berbagai fakta ketimpangan akses energi terutama di desa-desa atau pelosok. Masih ada desa di Indonesia hingga saat ini belum menikmati jaringan listrik, belasan ribu daerah minim akses internet, serta ketiadaan stasiun pengisian bahan bakar solar di wilayah pesisir bagi para nelayan.
"Hal ini tentunya perlu dipikirkan oleh kita semua termasuk oleh ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia) dalam forum ini, bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita, penyediaan akses-akses internet ke desa-desa dan lain sebagainya" kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam sambutannya pada acara Energy Leadership and Business Conference (ELBC) 2026 di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Ketua Umum Aspebindo Anggawira, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nunung Nuryartono.
Ferry menuturkan tantangan untuk mengoptimalkan peluang dan sinergi dalam mengelola energi domestik muncul dari belum optimalnya keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam serta sektor pertambangan.
Sisi regulasi, undang-undang telah membuka ruang bagi koperasi untuk mengelola mineral dan batubara, namun kerap terkendala masalah teknis perizinan dan kapasitas tata kelola.
"Secara filosofis dan ideologis, koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral," ujar Ferry.
Guna mengatasi kendala operasional serta praktik penambangan ilegal pada sumur-sumur minyak rakyat dan idle well, Kemenkop mendorong konsolidasi para pengelola ke dalam wadah koperasi resmi. Skema ini dinilai mampu meningkatkan legalitas, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat lokal sekitar wilayah tambang.
Selain pengilangan minyak bumi, Kemenkop aktif mengembangkan inovasi energi terbarukan bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Salah satunya melalui pengumpulan minyak goreng bekas (used cooking oil) oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk diolah menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan (sustainable aviation fuel).
"Kemarin saya baru saja meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto dan ternyata itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur," ungkap Ferry.
Tak berhenti di situ, Kemenkop bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) juga menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan kapasitas di bawah 1 Megawatt (MW). Proyek piloting ini merupakan bagian dari program strategis 100 Gigawatt pemerintah guna menerangi daerah-daerah terpencil.
Salah satu contoh keberhasilan proyek tersebut diresmikan di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kehadiran PLTS 1 MW ini kini memasok energi listrik untuk fasilitas cold storage, pabrik es batu, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah perbatasan.
Dalam mewujudkan agenda besar ini, Kemenkop memohon dukungan penuh serta sinergi dari Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo). Asosiasi diharapkan dapat membantu menyusun metodologi bersama terkait tingkat elektrifikasi serta mendorong harmonisasi regulasi bersama Kementerian ESDM.
"Kami siap untuk membuat model piloting di beberapa tempat yang bisa bekerja sama dengan Aspebindo semua untuk meningkatkan pengembangan energi di Indonesia. Saya rasa program pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 MW ke bawah ini bisa kita kerja samakan dengan Aspebindo," ucapnya.
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan bahwa Asbepindo komitmen untuk terus mengawal seluruh kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan energi melalui edukasi hingga advokasi. Pihaknya juga komitmen memberikan pendampingan untuk membuka akses pasar dan kemitraan baik dari dalam atau luar negeri, termasuk memperkuat rantai pasok nasional.
"Saat ini ada program KDKMP hingga MBG (Makan Bergizi Gratis), ini adalah memperkuat rantai pasok sehingga perlu kita akselerasi," katanya.
