Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman. (Foto: istimewa)

Politik

Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dijerat Hukuman Berat

JUMAT, 30 OKTOBER 2026 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diminta tidak berhenti pada sanksi administratif. Korporasi yang diduga berulang kali terlibat harus dijerat dengan hukuman maksimal, termasuk perampasan keuntungan ekonomi hasil kejahatan.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman menyusul teridentifikasinya 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, yang diduga terlibat tindak pidana karhutla.

“Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi,” tegas kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026.


Legislator Fraksi PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu menilai, aparat penegak hukum harus berani membawa perkara karhutla ke ranah pidana, bukan sekadar menjatuhkan pembekuan izin atau memerintahkan pemulihan ekosistem hutan.

Alex merespons ekspose penegakan hukum karhutla yang disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Dalam pemaparan tersebut, penyidik Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka.

Empat di antaranya, yakni PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI, merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menunjukkan sanksi administratif telah dijatuhkan kepada 32 perusahaan dengan total areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho melalui siaran pers pada 19 Oktober 2026.

Sebanyak 19 perusahaan dikenai pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan pada areal terbakar seluas 9.546,42 hektare. Delapan subjek hukum lainnya dikenai paksaan pemulihan ekosistem pada lahan terbakar seluas 2.211,19 hektare, sedangkan lima subjek hukum telah dicabut izinnya.

Adapun dari 125 subjek hukum yang teridentifikasi, sebanyak 44 masih dalam tahap penyelidikan dan 79 lainnya dalam proses penyidikan. Dari kelompok yang disidik, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi sebagai tersangka.

Sementara itu, dua subjek hukum korporasi telah memasuki tahap P-22 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Berkenaan dengan itu, Alex pun meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan penyidik Mabes Polri, terutama untuk menelusuri dugaan keterlibatan korporasi yang memiliki riwayat kebakaran berulang.

Menurutnya, penanganan kasus-kasus tersebut menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk perusahaan besar yang memiliki kepentingan ekonomi.

“Terungkapnya korporasi yang terindikasi pemicu Karhutla ini, akan jadi ajang pembuktian bahwa penegakan hukum kita memang menari dalam irama gendang yang sama,” tegasnya.

“Ini sekaligus akan jadi ujian, seberapa bagus kualitas koordinasi di antara sesama lembaga kita,” imbuh Alex.

Alex mengingatkan, penanganan perkara karhutla jangan sampai memperkuat persepsi publik bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan korporasi besar.

“Jika koordinasi di antara lembaga berjalan berjalan optimal, penyidikan akan lebih cepat tuntasnya. Selain itu, juga akan mampu membuka tabir gelap dibalik Karhutla ini,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya