Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah. (Foto: istimewa)
Ada perbedaan pendekatan kajian Indonesia Political Opinion (IPO) dengan Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, penilaian terhadap pejabat publik harus mempertimbangkan metodologi penelitian dan tidak semata-mata berorientasi pada kritik terhadap pemerintah.
Dedi menilai, perbedaan hasil penilaian IPO dan Celios sangat mungkin dipengaruhi metode pengambilan sampel yang digunakan. IPO menerapkan pengambilan sampel secara acak dan proporsional, sedangkan Celios menggunakan sampling purposif, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu dari peneliti.
"Perbedaan dengan Celios sangat mungkin karena metodologi yang digunakan juga berbeda. IPO menggunakan pengambilan sampel secara acak dan proporsional, sementara Celios menggunakan sampling purposif. Purposif itu artinya sampel ditentukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan peneliti," ujar Dedi kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurutnya, perbedaan metodologi tersebut perlu menjadi perhatian publik sebelum menarik kesimpulan mengenai kinerja seorang pejabat negara. Karakteristik responden dan kelompok yang dilibatkan dalam penelitian dapat memengaruhi hasil akhir penilaian.
Dedi juga menyoroti keterlibatan Kabinet Bayangan dalam kajian Celios. Ia menilai, orientasi kelompok yang terlibat perlu dicermati agar hasil kajian tidak diterima begitu saja sebagai gambaran utuh persepsi publik.
"Tentu jika tujuannya kritik, bisa dipastikan hanya melihat sisi buruk," tegasnya.
Di sisi lain, hasil survei IPO menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahlil mencapai 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebesar 4,5 persen dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri sebesar 2,0 persen.
Dedi menilai, angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap Bahlil tidak bisa digeneralisasi hanya berdasarkan satu kajian. Perbedaan hasil penelitian semestinya mendorong publik memeriksa metode, karakteristik responden, serta indikator yang digunakan masing-masing lembaga.
Selain soal penilaian kinerja, Dedi juga menyoroti sikap Bahlil dalam merespons dinamika hubungan Indonesia dan Singapura. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan negara.
"Apa yang ditunjukkan Bahlil adalah sikap nasionalis, demi kedaulatan. Soal diplomasi persuasi yang diabaikan dapat dimaklumi jika Singapura lebih dahulu reaktif dan provokatif," kata Dedi.
Lebih jauh, Dedi menegaskan, penilaian terhadap seorang menteri seharusnya tidak berhenti pada kritik, tetapi juga mempertimbangkan keputusan dan langkah yang diambil dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
“Dengan hasil survei IPO yang menempatkan Bahlil pada posisi teratas dalam tingkat kepuasan menteri bidang ekonomi, terdapat alasan kuat untuk melihat kinerja Bahlil secara lebih berimbang,” pungkasnya.
