Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik Wafiroh. (Foto: Dok PKB)

Politik

Pemerintah Jangan Tutup Mata atas Nasib PMI di Malaysia

JUMAT, 30 OKTOBER 2026 | 08:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dan proaktif untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdampak ancaman deportasi massal dari Malaysia. 

Pemerintah harus memastikan keselamatan, hak-hak, serta kepastian penanganan para pekerja migran tanpa mengabaikan persoalan status keimigrasian mereka.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik Wafiroh menegaskan, perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri harus menjadi prioritas. Menurutnya, persoalan status legalitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam memperlakukan para pekerja migran.


“Kalaupun yang menjadi sasaran deportasi pemerintah Malaysia adalah PMI yang berstatus ilegal, mereka tetap harus diperlakukan secara bijak dan berkeadilan. Status keimigrasian memang harus diselesaikan sesuai aturan, tetapi pendekatannya jangan sampai mengabaikan hak-hak dasar dan martabat manusia,” tegasnya kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026.

Legislator PKB ini juga menyoroti realitas bahwa tenaga kerja Indonesia telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi di Malaysia. Karena itu, persoalan PMI tidak semata-mata dipandang dari sudut pelanggaran administrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, kemanusiaan, dan hubungan baik kedua negara.

“Malaysia juga selama ini menerima kehadiran tenaga kerja Indonesia dengan berbagai latar belakang dan status. Karena itu, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara proporsional. Jika memang ada pelanggaran, silakan ditindak sesuai aturan, tetapi jangan sampai pendekatannya mengorbankan kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.

Menurut Ninik, pemerintah Indonesia tidak boleh hanya bergerak setelah ancaman deportasi muncul. Perlindungan PMI harus dimulai sejak proses perekrutan, pemberangkatan, hingga mereka bekerja di negara tujuan. Pengawasan yang lemah terhadap jalur penempatan tenaga kerja berisiko membuka ruang bagi praktik perekrutan ilegal, penipuan, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang.

Di sisi lain, Ninik mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar dan keberangkatan cepat ke luar negeri tanpa memastikan legalitas penempatan dan kepastian perlindungan hukum. Tawaran kerja yang tampak menguntungkan dapat berujung pada persoalan serius apabila tidak disertai kontrak yang jelas, dokumen resmi, dan informasi mengenai pemberi kerja.

“Jangan sampai masyarakat tergiur janji manis, tetapi akhirnya justru menghadapi masalah hukum dan kehilangan perlindungan ketika berada di luar negeri. Pastikan jalur keberangkatan, dokumen, kontrak kerja, dan pihak yang menyalurkan benar-benar jelas. Jangan mempertaruhkan masa depan hanya karena iming-iming pekerjaan,” katanya.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga meminta pemerintah memperluas edukasi kepada calon PMI hingga tingkat desa, sehingga masyarakat tidak hanya memahami peluang kerja di luar negeri, tetapi juga mengetahui risiko dan prosedur yang harus dipenuhi. Pendampingan sebelum keberangkatan dinilai penting agar calon pekerja memiliki bekal informasi yang memadai.

Ninik menegaskan, sikap tegas pemerintah diperlukan dalam dua hal sekaligus: memperjuangkan perlindungan warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman deportasi dan membenahi pengawasan terhadap praktik penempatan PMI nonprosedural. Kedua persoalan tersebut harus ditangani secara beriringan agar masalah serupa tidak terus berulang.

“Negara harus hadir sejak awal, bukan hanya ketika warganya sudah menghadapi ancaman deportasi. Kita harus melindungi PMI yang sedang bermasalah, sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban penempatan ilegal. Ketegasan hukum harus berjalan bersama perlindungan dan keadilan,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya