MENTERI Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belakangan, 24 Oktober 2026 lalu, telah berhasil "menggunting dalam lipatan diplomatik" berupa pengurangan pasokan gas ke Singapura--di tengah kontrak yang sedang berjalan itu.
Sementara di sisi lain, Singapura juga menyadari dan mengetahui bahwa sekitar 54 persen hingga 59 persen (berdasarkan data terbaru semester I 2026/Oktober 2026) Indonesia masih mengimpor BBM, termasuk RON 90 (Pertalite)--pendulum kestabilan ekonomi-politik di tanah air itu--justru dari Singapura.
Nilai impor Indonesia, BBM dari Singapura itu mencapai sekitar 9,5 miliar Dolar AS (setara Rp155-160 triliun). Angka dan volume impor signifikan dalam relasi hubungan diplomatik. Bagaimana bisa dalam konteks kontrak jangka panjang ke depan, Indonesia memberi peringatan keras.
Pesan dalam relasi diplomatik tidak lazim dan amat menakutkan--yaitu hanya akan memperpanjang kontrak ekspor energi dengan "negara tetangga yang kooperatif dan saling menghormati hubungan bilateral".
Sebuah tafsir karet, interpretasi yang sulit dirumuskan dalam kerangka relasi diplomatik karena terlanjur bergeser amat personal sekaligus bisa jadi malah berbenturan dengan kepentingan nasional kita.
Kita seharusnya berani berkaca diri dan melakukan koreksi. Di tengah pasang surut isu penanganan karhutla, luapan rasa ketersinggungan di sana sini, di sebagian pejabat kita--apalagi menyangkut hantu baru status standalone MSCI di pasar saham ini--ikut menggelinding menjadi putaran isu yang menyulut ketegangan ke level hubungan diplomatik bagi kedua negara, yang seharusnya dengan kedewasaan yang ada tidak perlu terjadi.
Di situ tak kalah menariknya--di tengah kisruh kecil di medan laga media sosial--diam-diam tampil "penumpang gelap" ala mantan Mendag yang tiba-tiba sibuk selain berdebat dengan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal, malah secara intens mengompori hantu MSCI, seolah temuan hebat, seperti kasus beli di balik hubungan RI-Singapura.
Tindakan Menteri Bahlil mengejutkan bagi kabinet PM Lawrence Wong di Singapura. Membaca situasi memanas guna mendinginkan suasana batin benturan ini--Singapura berinisiatif mengirim pejabat penting setingkat Menlu Vivian Balakrishna ke Jakarta berjumpa dengan Menlu RI. Selanjutnya Presiden RI Prabowo Subianto pun berkenan menerima Menlu Singapura di Hambalang.
Overdosis Plus Offside
Coba bayangkan tidakkah kita merasa malu karena bertindak overdosis dan offside, termasuk tindakan yang justru mempermalukan Presiden RI Prabowo Subianto?
Bagaimana tidak. Pada awal Juli (6 Juli 2026), telah diselenggarakan KTT, pertemuan tingkat tinggi berupa Leader's Retreat, yang dipimpin oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan RI Presiden Prabowo Subianto dan PM Lawrence Wong. Masing-masing didampingi delegasi anggota kabinet secara lengkap.
Dalam.kesempatan penting ini telah ditandatangani kesepakatan kerjasama strategis sebanyak 28 buah (18 antar pemerintah dan 8 antar pelaku bisnis), untuk mengisi hubungan diplomatik RI-Singapura semakin maju, semakin erat dan memasuki kedewasaan baru.
Namun belum juga lepas empat bulan ragam kerja sama termasuk pasokan perdagangan energi, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya ditandatangani Presiden Prabowo ini, Indonesia ternyata ironisnya justru mencederai kepercayaan dari kesepakatan yang ada untuk secara sepihak "merevisinya", pasokan gas. Pengecualian dengan alasan yang sama sekali tidak dikomunikasikan dengan para pihak dalam kontrak.
Isu pengurangan pasokan gas ke Singapura belum berhenti di situ. Delegasi Indonesia yang telah terjadwal pun membatalkan kehadirannya dalam Singapore International Energy Week (SIEW) 2026, yang berlangsungnya dari 26-30 Oktober 2026 di Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore. Sebuah forum internasional yang bagi Indonesia justru relevan di tengah gejolak politik dan disrupsi rantai pasok energi.
Relasi diplomatik RI-Singapura terus digoyang. Imbauan Wamenhaj agar perjalanan ibadah umrah tidak menggunakan bandara Singapura dan Kuala Lumpur sebagai pintu transit, membuat kita bertanya ada apa dengan Singapura dan Kuala Lumpur?
Kesalahan apa yang membuat kita harus menerima takdir secara geografis bertetangga serumpun, namun tiba-tiba secara politik, ada manuver untuk menjauhi Singapura dan Malaysia ini?
Bagi generasi Z dan generasi muda yang di tahun itu belum lahir, coba gali melalui internet dan ingat dua mantan Menlu Singapura terdahulu, yang begitu cinta sekaligus menghormati Indonesia.
Menteri Luar Negeri Singapura, Prof. S. Jayakumar (Menlu Singapura 1994-2004) dan George Yeo (Menlu 2004-2011), tidak perlu diragukan mereka secara konsisten meyakini bahwa Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat vital bagi stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan tidak saja Singapura tapi kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Suara berisik (noise) untuk.mencari muka kepada Presiden Prabowo Subianto oleh segelintir amatir, penumpang gelap ini tidak akan mampu membelokkan persahabatan kedua negara.
Praktisi hukum terkemuka, Hotman Paris Hutapea menyatakan buntut pengurangan pasokan itu melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia dan BUMN terkait bahaya tersembunyi di balik kebijakan ini.
Hotman menekankan, kontrak dagang energi antarnegara umumnya diikat dalam klausul komersial yang tunduk pada lembaga arbitrase internasional. Hotman mengingatkan konsekuensi terburuk jika Singapura membawa sengketa ini ke ranah hukum internasional.
Karena Indonesia merupakan penandatangan Konvensi New York, putusan arbitrase yang memenangkan penggugat dapat dieksekusi secara langsung terhadap aset-aset milik Indonesia di seluruh dunia.
"Hati-hati jangan sampai nanti pihak Indonesia apakah itu BUMN atau apa, digugat di arbitrase internasional, ganti rugi. Bahkan kapal kita yang sedang berlayar pun--misalnya kapal minyak kita--di laut bisa disita," tegas Hotman Paris dalam keterangannya, Senin, 26 Oktober 2026
Serahkan pada ahlinya, bukan hal buruk bila dimulai dengan konsultasi dan koordinasi bersama otoritas yang membawahi kerjasama dan pelaksanaan hubungan diplomatik kedua negara. Saatnya, tidak mengulangi dan menghentikan model diplomasi jingoisme ini.
Apalagi ego sektoral yang ditampilkan melalui rentetan tindakan overdosis dan offside bagi pelaksanaan hubungan persahabatan dan relasi diplomatik Indonesia-Singapura.
PLE Priatna
Analis diplomasi dan Polugri RI
