Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Rencana pemerintah menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah progresif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik.
Menurut Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, pemerintah seharusnya lebih mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma Suryani, Kamis, 29 Oktober 2026.
Selain itu, keberhasilan kepala daerah tidak diukur dari dukungan terhadap program pemerintah pusat, melainkan kemampuan meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif.
Pada dasarnya, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menyukseskan program presiden, termasuk MBG. Terlebih, pelaksanaan program tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keberadaan relawan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Alih-alih memberikan insentif kepada kepala daerah, pemerintah harusnya mengalihkan anggaran untuk memperkuat aspek keamanan pangan program MBG yang selama ini kerap bermasalah.
"Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan? BPOM kan
leading sector di bidang tersebut," kritiknya.
Di sisi lain, politisi Nasdem ini juga mempertanyakan sumber anggaran insentif fiskal yang akan digelontorkan. Pemerintah perlu menghitung secara cermat kebutuhan anggaran dan memastikan kebijakan tersebut tidak menambah tekanan terhadap keuangan negara.
“Bukankah pemerintah meminta daerah melakukan efisiensi anggaran karena APBN mengalami tekanan? Mengapa justru ada rencana mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah?” katanya.
Irma turut mengingatkan bahwa kapasitas fiskal setiap daerah berbeda-beda. Bahkan, terdapat kabupaten dan kota yang memiliki APBD di bawah Rp1 triliun. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif.
Lebih jauh, Irma meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program MBG. Jika program tersebut ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting, ia menilai intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan vitamin, ketersediaan air bersih, serta faktor pendukung kesehatan lainnya juga perlu menjadi perhatian agar upaya peningkatan gizi dan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif.
Irma menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung perencanaan anggaran yang realistis serta kebijakan kesehatan dan gizi yang menyeluruh," pungkasnya.
