Berita

Ilustrasi. (Foto: artificial intelligence)

Energi

Bantuan Minyak Gratis UEA Jangan Sampai Simpan Kepentingan Tersembunyi

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 11:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan bantuan 30 juta barel minyak mentah secara gratis kepada Indonesia diapresiasi Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. 

Namun, politikus PKB itu mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerima bantuan tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

“Bantuan ini patut kita sambut positif. Namun, pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi dari bantuan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.


Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak bantuan, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, kualitas minyak, skema pengiriman, kapasitas pengolahan di dalam negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana minyak itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah bagi Indonesia. Semua harus jelas sejak awal, transparan, dan tidak mengurangi kedaulatan kita dalam menentukan kebijakan energi,” katanya.

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak bantuan tersebut terhadap kebutuhan impor minyak, biaya pengadaan energi, beban subsidi dan kompensasi energi, serta kondisi keuangan negara. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik di atas kertas.

Lebih jauh, Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu berharap apabila bantuan 30 juta barel minyak mentah tersebut terealisasi, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan sebagian manfaat ekonominya untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui evaluasi kemungkinan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nasional.

“Kalau bantuan ini benar-benar mengurangi biaya pengadaan minyak, manfaatnya jangan berhenti di neraca pemerintah atau perusahaan energi. Harus dihitung apakah ada ruang untuk menurunkan harga BBM, atau setidaknya mengurangi beban subsidi dan kompensasi negara. Masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Meski demikian, Rivqy mengingatkan bahwa penurunan harga BBM perlu didasarkan pada perhitungan menyeluruh, termasuk jenis minyak yang diterima, biaya pengolahan dan distribusi, nilai tukar rupiah, serta struktur harga BBM yang berlaku. Menurutnya, kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal sekaligus daya beli masyarakat.

Ia mendorong pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status dan mekanisme bantuan tersebut kepada publik. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui nilai manfaat yang diperoleh, proses pemanfaatannya, serta dampaknya terhadap ketahanan energi dan perekonomian nasional.

“Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat. Tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan, kelola secara akuntabel, dan jika ada penghematan, perjuangkan agar manfaatnya kembali kepada rakyat,” pungkas Rivqy.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya