Berita

Suasana aksi mahasiswa dalam peringatan Sumpah Pemuda 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Mahasiswa Bentangkan Poster Raksasa Tolak Karhutla

RABU, 28 OKTOBER 2026 | 18:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peringatan Hari Sumpah Pemuda diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa hingga koalisi masyarakat sipil di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Mengenakan pakaian serba hitam, massa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) itu tak bisa menembus Bundaran HI. Mereka tertahan di area depan Gedung Bank UOB lantaran diblokade aparat kepolisian.

Meski tertahan, semangat massa tak surut. Tepat di hadapan barisan kepolisian yang berjaga, para mahasiswa tampak kompak mengacungkan tiga jari ke udara sembari meneriakkan "Revolusi!".


Tak hanya berorasi, massa aksi juga terlihat membentangkan sebuah spanduk raksasa berukuran 3x6 meter bernada protes atas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus menggerogoti Ibu Pertiwi.

"Hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili," demikian tulisan spanduk raksasa tersebut.

Aksi unjuk rasa ini diketahui diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus negeri elite. 

Di antaranya berasal dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad) hingga Universitas Diponegoro (Undip), UPN Veteran Jakarta, Paramadina, Trisakti, Universitas Pancasila, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gunadarma, Trilogi, PEMKRI, hingga koalisi masyarakat sipil.

Dalam aksinya, massa membawa setidaknya lima tuntutan, yakni: 

1.Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan. 

2.Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP. 

3.Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. 

4.Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

5.Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya