Berita

Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027 bertema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Industri

Telkom Perkuat Transparansi Ekosistem Pengadaan Digital Nasional Lewat SPSE V5

RABU, 28 OKTOBER 2026 | 05:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom Solution mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital nasional melalui pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5). 

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, sekaligus memperluas peluang pelaku usaha dalam negeri.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa, transformasi pengadaan perlu diarahkan dari sekadar pemenuhan prosedur menuju strategi belanja yang berorientasi pada kebutuhan, kualitas, dan keberlanjutan layanan.


“Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ujar Sarah saat Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027 bertema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Selain melaksanakan program peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE V5), kita juga dibantu oleh Telkom yang mendukung kami, pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama LKPP dan Telkom,” jelas Sarah.

Untuk mendukung upaya tersebut, LKPP berkolaborasi dengan Telkom dalam pembaruan sistem elektronik yang menunjang proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih akuntabel. Sarah turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Telkom dalam inisiatif ini.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi digital sektor publik.

“Transformasi digital memerlukan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang kuat. Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Bersama-sama, kita terus mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” ungkap Veranita.

SPSE V5 menghadirkan empat penguatan utama untuk mewujudkan proses yang lebih terintegrasi, yakni integrasi Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC, penerapan New APENDO untuk mendukung proses autentikasi dokumen penawaran, mekanisme pembayaran di luar sistem (payment outside system), serta transformasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Manajemen Penyedia INAPROC.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. 

Pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur dan digital.

Dengan integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan memperoleh gambaran kebutuhan pasar pengadaan yang lebih jelas. Informasi tersebut dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kapasitas produksi dan memperbesar kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Melalui kolaborasi bersama LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia.
 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya