Berita

PLE Priatna. (Foto: Dokumentasi Penulis)

Opini Pakar

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

SELASA, 27 OKTOBER 2026 | 00:45 WIB

BUKAN Menlu RI Arrmanatha Nasir dan bukan Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan yang belakangan menjadi pembicaraan utama di media sosial menyangkut hubungan kedua negara.

Lalu, apa yang terjadi di media sosial di tengah hubungan baik kedua negara? Dari soal kebakaran hutan disalahtafsirkan sebagai ring of fire hingga pasokan oksigen  dari hutan. 

Berlanjut ke isu MSCI, pembelaaan pada Singapura dan kontroversi pernyataan mantan Mendag Lutfi versus Dino Patti Djalal.  


Kemudian isu mereka berdua itu sekonyong-konyong digambarkan palsukan meluas ada konspirasi Dino Djalal, Saiful Mujani dan Duta Besar Singapura di Jakarta. 

Dan bebas dari olahan buzzer, malah satu titik yang paling serius adalah saat Menko Hilirisasi dan Transformasi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutus dengan mengurangi pasokan gas sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (sekitar 2 persen) ke Singapura yang mulai berlaku 24 Oktober 2026.

Siapa Pelakunya?

Pernyataan kritis, Dr Dino Patti Djalal, mantan Wamenlu--saat merespons pernyataan mantan rekan sejawatnya--mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi tiba-tiba ditabuh puluhan buzzer, dipelintir masuk ke isu lain. Faktor Dino yang kritis, terhadap gerak diplomasi dan kebijakan luar negeri RI, membuat sebagian orang merasa kurang senang atas pendapatnya.

Contoh ketika Mantan Mendag ini menyebut Singapura melakukan konspirasi untuk menjatuhkan pasar modal Indonesia lewat pintu MSCI (Morgan Stanley Capital International). 

Dino Djalal menimpali perkataan mantan Mendag ini yang mengatakan bahwa Singapura akan menyabotase ekonomi Indonesia atau merebut aset lewat fire sale (jual saham murah). Ini adalah sangat jauh dari realitas. 

Selanjutnya  pula, Dino meyakini, sebagai negara tetangga terdekat, Singapura justru sangat berkepentingan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia karena gejolak di Indonesia akan langsung berdampak langsung pada Singapura.

Bahkan Dino Djalal, menolak kreasi teori yang mengaitkan tekanan dari institusi keuangan Singapura (Temasek dan GIC) terhadap penyedia indeks MSCI terkait rencana penurunan status pasar saham Indonesia. Dino menentang pendapat ini, sebagai sikap yang tidak mungkin dilakukan Pemerintah Singapura kepada Indonesia.

Suasana perdebatan itu di medsos mulai terasa memanas dan digoreng bergeser menjadi isu bela membela kepentingan Singapura, antek asing, bahkan dilabeli oposisi dan anti pemerintah RI.

Media setting dan framing ditabuh akun buzzer siluman ini menggunakan label itu. Parahnya, memindahkan isu MSCI menjadi "titik temu" melahirkan  konspirasi segitiga, oposisi dan anti pemerintah, Dino Djalal, Saiful Mujani dan Duta Besar Singapura di Jakarta. 

Duta besar asing dan kedutaan besar asing di Jakarta, tidak akan melakukan pelanggaran ini, aktivitas kedutaan asing yang tidak bersahabat, berdasar konvensi Wina berisiko bisa di-persona non grata. Untuk itu pun, Kedutaan Singapura di Jakarta memberikan pernyataan pers kepada media.

Akun yang menyatukan "sikap oposisi" Dino Djalal dan "sikap anti pemerintah" pada Saiful Mujani mulai ditiupkan dan disebar kemana-mana. Setting dan framing suara bohong disebar untuk menggiring opini publik ke dalam ruang yang tidak bertanggung jawab.

Dari akun liar tak bertanggung jawab, tiba-tiba menggelinding di sana sini,  opini sesat diselundupkan kesana kemari seolah ada konspirasi politik dalam konteks  hubungan RI-Singapura. 
 
Pendulum Opini Barbar

Fitnah pertemuan segitiga  Dr. Dino, Saiful Mujani dan Dubes Singapura untuk Jakarta berakhir gagal total karena semua pihak serentak menyatakan membantah  berita bohong ini. 

Tidak benar ada pertemuan gabungan itu sekaligus menutup lompatan karangan cerita hoaks, pembunuhan karakter untuk Dr Dino Djalal, Saiful Mujani dan Dubes Singapura di Jakarta sebagai aksi oposisi absurd dan membela Singapura serta  selanjutnya tiba-tiba bergabung dengan Saiful Mujani untuk membangun gerakan antipemerintah.

Suasana panas di balik hubungan diplomatik RI-Singapura terjadi di tengah blunder saat menjelaskan soal wilayah cincin api, ring of fire dan situasi ada api berkobar dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ring of fire berkait dengan geografi deretan gunung berapi berikut skala gempa bumi vulkanis yang bisa terjadi, bukan soal api yang berkobar-kobar di Kalimantan.

Singapura geram atas sikap Pemerintah Indonesia yang tampak menepis fakta bahwa laut bebas menyumbang sekitar 50 persen hingga 80 persen dari total oksigen di bumi. 

Para peneliti dari Woods Hole Oceanographic Institution pun memperkirakan bahwa sekitar satu dari setiap lima tarikan napas manusia berasal dari oksigen yang dihasilkan oleh fitoplankton.

Meskipun hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia, tumbuhan darat hanya menyumbang sekitar 20 persen oksigen global, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi dari lautan.

Dalam banyak studi dan catatan para ahli mengingatkan bahwa meskipun laut adalah penghasil oksigen terbesar, ekosistem darat dan laut saling terhubung. 

Kerusakan di daratan (seperti deforestasi) dapat berdampak pada perubahan iklim, suhu laut, dan pencemaran yang pada akhirnya juga mengancam kehidupan fitoplankton di lautan. 

Bagi Singapura kabut asap bukan sekadar fenomena alam dan di luar kesalahan manusia (beyond human error), melainkan akibat ulah perusahaan yang melanggar aturan demi mengeruk keuntungan. 

Menteri Lingkungan hidup Singapura George Fu dan rekan dari Malaysia juga melakukan kritik yang sama, sekaligus menginginkan pelaku kejahatan lingkungan, pembakaran hutan dan lahan ini dibawa ke pengadilan.

Kapolri selanjutnya telah berhasil menetapkan 13 korporasi dan 243 orang sebagai tersangka Karhutla. 

Di tengah keberhasilan itu, persekusi berlanjut dari para buzzer liar terhadap suara kritis Dino Pati Djalal ataupun Saiful Mujani di media sosial dan membelokannya secara sengaja pada isu lain. Ini patut mendapat perhatian aparat.  

Framing dan setting opini yang cenderung fitnah dan tak berdasar itu bukan bahan diskursus yang sehat tapi menjadi alat pembunuhan karakter yang keji, pencemaran nama baik pada kredibilitas dan reputasi seseorang. 

Singapura melakukan kesalahan apa pada Indonesia? Semua hanya prejudis sepihak dari satu kalangan--yang ingin mencari muka ke Presiden Prabowo--dan menjadikan seolah ada kasus dengan Singapura.

Tentu wajar Singapura marah karena asap menutupi wilayahnya dan prihatin karena penyelesaian karhutla dan asap berlarut larut tampak hanya menyerahkan pada turunnya hujan.

Kebebasan berbicara berbasis media internet, seharusnya tidak menjadi lahan bagi sekelompok buzzer untuk hidup dibiayai negara, mencari upah bergerak menagih, melakukan teror ala pinjol dan debt call menyerang banyak target--di medan perang informasi--menyebarkan opini sesat, bohong dan tidak bertanggung jawab. 

Pemerintah melalui Komdigi segera dapat mencegah perbuatan tercela para buzzer murahan itu--menyandera iklim keterbukaan komunikasi pemerintah dengan warga ini. 

Diplomasi RI-Singapura atau pun RI-Malaysia dalam semangat komunitas ASEAN, tidak boleh diintervensi melalui trick komunikasi sesat menyebar buzzer ini, walaupun bisa dikoreksi dan diluruskan kemudian, the damage has already been done.

Dalam konteks ini pula jangan sampai tetangga kita mulai berpikir bahwa Indonesia kehilangan rasa persaudaraan ASEAN. Membawa iklim hubungan secara emosional termasuk menyalahkan dan mudah mengambinghitamkan pihak lain.


PLE Priatna
Analis diplomasi dan kebijakan luar negeri RI


Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya