Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Pemerintah Indonesia mengkaji pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), di tengah ketegangan terkait pemangkasan ekspor gas ke Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembangkan PLTN.

"Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membangun PLTN," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. 

Rencana ini mencuat setelah Indonesia memangkas ekspor gas ke Singapura sekitar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), dari total pasokan sekitar 409,5 MMSCFD pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Berdasarkan data dari Energy Market Authority (EMA), gas alam menopang 93,1 persen hingga sekitar 95 persen pasokan listrik Singapura.

Kendati demikian, Singapura justru mengumumkan persiapan program pengembangan tenaga ahli nuklir sebagai sumber listrik alternatif.

"Kita juga perlu sumber energi yang lebih bersih untuk menyediakan listrik yang andal sepanjang waktu. Itulah sebabnya kita sedang serius mengkaji potensi energi nuklir," kata Wong, Minggu, 25 Oktober 2026. 

Menurut Bahlil, Batam menjadi salah satu lokasi yang dikaji untuk lokasi PLTN.

"Salah satu studi lokasi yang kita tempatkan, kita akan taruh di Kepri yaitu di Batam untuk bagaimana menopang energi kita. Ini masih dalam kajian dan pemeriksaan," kata Bahlil.

Selain Batam, pemerintah mengkaji potensi pembangunan PLTN di Kalimantan dan Sumatra. Sementara itu, pengembangan PLTN di Halmahera, Maluku Utara, dijajaki melalui kerja sama dengan perusahaan nuklir Rusia, Rosatom.

Bahlil menegaskan, penentuan lokasi PLTN merupakan kewenangan Indonesia selama memenuhi standar yang berlaku.

“Bangsa kita ini tidak boleh diatur-atur sama negara lain. Wilayah kita, kalau kita mau taruh di mana pun, selama memenuhi standar, apa urusannya?” tegasnya.

Bahlil menegaskan, pembangunan PLTN di Indonesia baru akan dilanjutkan setelah memenuhi persyaratan kelayakan.

"Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan ya. Untuk negaranya, negara yang punya kemampuan nuklir lah, yang punya, yang sudah teruji lah kira-kira begitu," tandasnya.